Nagan Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurchalis mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional terhadap musibah banjir bandang yang saat ini terjadi di Provinsi Aceh, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Kerusakan yang terjadi akibat bencana alam sangat parah dan memutus sarana akses transportasi ke setiap daerah di Aceh,” kata Nurchalis kepada ANTARA di Nagan Raya, Aceh, Minggu.
Ia mengatakan, banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Aceh telah memutus jembatan di sejumlah daerah di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur utara Aceh.
Bencana alam juga memutus akses jembatan dan sarana transportasi ke wilayah tengah dan tenggara Aceh, termasuk memutus akses jalan dan jembatan dari wilayah barat Aceh ke tengah dari Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.
Nurchalis mengatakan penetapan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di Aceh harus segera dilakukan karena saat ini sebagian besar wilayah Aceh termasuk dataran tinggi tengah Aceh masih putus total.
Baca juga: 27 desa di Nagan Raya Aceh terdampak banjir bandang dan luapan
Dengan adanya penetapan status bencana nasional, maka perbaikan infrastruktur yang putus dan rusak parah dapat lebih mudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan nasional.
Nurchalis menyebutkan apabila pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, maka sebagian besar korban banjir bandang dan masyarakat Aceh akan kelaparan dan mengalami krisis pangan.
Dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam ini telah menyebabkan menipisnya stok kebutuhan pangan, tersendatnya pengiriman BBM dan pasokan sembako, serta mengganggu rantai pasokan makanan khususnya ke wilayah bencana.
“Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan di daerah bencana. Saat ini stok makanan dan pangan sudah menipis, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus,” kata Nurchalis menambahkan.
Ia juga mendesak Pemerintah Aceh agar lebih sigap mengirim pasokan bahan pangan termasuk beras dan sembako ke daerah yang terdampak bencana alam khususnya di wilayah pantai barat selatan Aceh.
Baca juga: Pemerintah Aceh kirim bantuan lewat laut ke daerah banjir
Nurchalis mengatakan hingga Minggu (30/11) belum ada satu pun bantuan yang dikirimkan oleh Pemerintah Aceh ke wilayah pantai barat Aceh seperti di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, maupun Kepulauan Simeulue.
Berdasarkan laporan yang ia terima, kondisi korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh khususnya Nagan Raya dan Aceh Barat saat ini sangat memprihatinkan.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Pulau Simelulue yang sangat tanggap dan bergerak cepat menyalurkan bantuan masa panik ke lokasi bencana alam.
“Kalau pemerintah daerah sangat tanggap menangani bencana, saya kecewa kenapa pemerintah provinsi belum bertindak serius menyalurkan bantuan ke pantai barat Aceh. Harusnya mereka juga melihat masyarakat di pantai barat karena juga parah mengalami bencana alam,” kata Nurchalis.
Ia mengaku sudah menghubungi pejabat daerah di Pemerintah Aceh dan mendesak agar pengiriman logistik untuk korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh agar disalurkan mulai Minggu hari ini.
Baca juga: Korban bertambah, BNPB percepat penanganan bencana banjir Sumatera
Baca juga: Mendagri serahkan bantuan untuk warga terdampak bencana Aceh
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
