Sejumlah Negara Eropa Desak UE Bertindak Lebih Tegas terhadap Israel

Mengutip krisis kemanusiaan yang "tidak bisa ditoleransi" di Gaza dan perluasan permukiman di Tepi Barat, Belanda dan Swedia mendesak negara-negara anggota UE lainnya untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel.

Dalam surat tertanggal 27 Agustus kepada kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Ruben Brekelmans dan Menlu Swedia Maria Malmer Stenergard mengatakan "perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel agar mengubah arah kebijakannya dan memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional."

Para menteri mengusulkan sanksi terhadap para pemukim yang melakukan kekerasan di Tepi Barat dan "sejumlah menteri Israel ekstremis" yang "mempromosikan kegiatan permukiman ilegal, dan secara aktif menentang solusi dua negara yang dinegosiasikan."

"Situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi. Penderitaan warga sipil tak terbayangkan," demikian isi surat tersebut, seraya menambahkan bahwa penyaluran bantuan harus diizinkan di seluruh Gaza.

Surat itu juga mengutip keputusan Israel pada 8 Agustus untuk memperluas serangan militernya di Gaza, seraya memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan "pemindahan besar-besaran warga sipil ke daerah-daerah kantong yang semakin kecil."

Pada Kamis (28/8), Perdana Menteri (PM) Slovenia Robert Golob mengatakan Eropa berisiko kehilangan pengaruh global jika gagal menyesuaikan pendekatannya.

Menlu Slovenia Tanja Fajon menggambarkan konflik di Gaza sebagai genosida, menekankan bahwa masalah yang belum terselesaikan hanya akan kembali dalam bentuk yang lebih berdarah.

Pada Juni 2024, Slovenia mengakui Negara Palestina. Pada Juli tahun ini, Slovenia melarang impor produk dari permukiman Israel, serta membatasi ekspor, impor, dan transit senjata ke dan dari Israel.

Sementara itu, Slovenia menyatakan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai personae non gratae (orang yang tidak diinginkan), dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Palestina.