Jakarta (ANTARA) - Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu jangan sampai dialami Bangsa Indonesia di tengah bencana dan penanganan pascabencana Sumatera.
Bencana jangan sampai membuat Indonesia merugi berkali-kali lipat karena lemahnya ketangguhan dan daya lenting (resiliensi) pemerintah dan masyarakat.
Bencana yang semula merugikan masyarakat dalam bentuk korban jiwa dan kerusakan fisik, dapat menimbulkan kerugian turunan jika tidak dikelola dengan baik, seperti melemahnya kepercayaan, terfragmentasinya solidaritas, serta terhambatnya pemulihan sosial dan ekonomi.
Resiliensi secara sederhana dapat dimaknai kemampuan untuk beradaptasi secara positif, bertahan, dan bangkit kembali dari kesulitan, tekanan, atau trauma dalam hidup, serta kembali ke kondisi semula atau bahkan menjadi lebih kuat.
Pemerintah dan masyarakat dengan resiliensi tinggi tercermin dari isu, diksi, dan terminologi yang muncul, saat bencana dan penanganannya, bernada kolaboratif dan solutif. Bahasa yang digunakan mendorong empati, mengajak gotong royong, dan menegaskan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama.
Narasi seperti ini penting agar seluruh elemen, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat luas dapat bahu-membahu membantu masyarakat terdampak, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan dukungan masyarakat global.
Sebaliknya, pada pemerintah dan masyarakat dengan resiliensi rendah, isu, diksi, dan terminologi yang muncul justru saling menegasikan. Bencana menjadi arena saling menyalahkan, memperuncing perbedaan, dan memproduksi stigma.
Isu-isu sensitif yang tidak relevan secara langsung dengan penanganan darurat atau disampaikan tanpa kehati-hatian dapat menciptakan kebisingan informasi dan melemahkan upaya pemulihan.
Alih-alih mempercepat bantuan, narasi yang kontraproduktif justru menghambat koordinasi dan menurunkan kepercayaan antaraktor.
Dalam konteks Sumatera, kehati-hatian ini menjadi sangat krusial. Mengangkat kembali isu-isu politik sensitif, seperti wacana salah satu provinsi untuk lepas merdeka di tengah situasi bencana menjadi tidak relevan, bahkan sangat kontraproduktif.
Isu tersebut berpotensi mengalihkan fokus dari upaya kemanusiaan, menimbulkan kecurigaan antarpihak, serta melemahkan solidaritas nasional yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Penanganan bencana memerlukan persatuan, bukan pembelahan wacana.
Kelompok rentan
Demikian pula, penyederhanaan sebab bencana dengan menuding sawit sebagai penyebab utama secara tunggal perlu dihindari.
Narasi seperti ini, bila tidak disampaikan secara proporsional dan berbasis data, dapat memukul balik masyarakat sendiri, terutama petani sawit rakyat dan pelaku sektor pertanian lainnya, yang justru menjadi kelompok paling rentan saat bencana terjadi.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
