Jakarta (ANTARA) - Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital guna memenuhi kebutuhan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangannya dikonfirmasi di Jakarta, pada Rabu.
Menurut Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.
Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, Indonesia masih memiliki kesenjangan 50 juta jiwa yang belum memiliki akses terhadap layanan digital
“Jadi, sekali lagi, itulah tantangan ketika bermigrasi sepenuhnya ke layanan digital,” ungkap Meutya.
Baca juga: KemenPANRB dan TBI perkuat kolaborasi wujudkan pemerintahan digital
Baca juga: Kemkomdigi dukung transformasi digital di kementerian dan lembaga
Meski tantangan besar masih ada, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup kesenjangan digital.
“Kami percaya bahwa itu bukan hanya suatu keharusan, negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya dan pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Dia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.
Sementara itu, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan Abdulla Nasser Lootah menuturkan bahwa negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.
“Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.
Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.
“Ketika kami melihat Indonesia dengan ukuran sebesar itu (populasi penduduk), kami tidak bisa menawarkan satu juta atau lima juta coder. Kami bilang, mari kita mulai dengan 10 juta dan kami siap melakukannya,” ucap Abdulla.
Baca juga: Kemkomdigi sebut layanan publik digital harus berorientasi masyarakat
Baca juga: Digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi
Baca juga: Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
