Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
"Terkait 'Jakarta Funding', bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi 'Jakarta Funding' itu adalah program jangka panjang," kata Pramono.
Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.
Apalagi, kata Pramono, "Jakarta Funding" merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.
"'Jakarta Funding' itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya," ujar Pramono.
Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dinilai harus bisa bedakan APBD dan bansos
Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan "Jakarta Funding".
"Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding," katanya.
Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila 'Jakarta Funding" terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai "Jakarta Funding" tersebut.
Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program "Jakarta Funding":yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.
"Jakarta Funding" akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.
Baca juga: Kemenkeu siap bantu Jakarta rancang alternatif pembiayaan
Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar 'Jakarta Funding', dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi 'revenue' (pendapatan) baru bagi Jakarta," kata Pramomo.
Pramono meyakini bahwa "Jakarta Funding" dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).
Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
