Jakarta (ANTARA) - Produser Rendy Gunawan dari MBK Production mengemukakan bahwa penentuan prioritas penayangan film di bioskop antara lain dipengaruhi oleh kemampuan rumah produksi dalam memproduksi film yang bisa menarik banyak penonton.
Ia menganggap wajar kalau pengelola bioskop memprioritaskan penayangan film-film yang diproyeksikan dapat menarik banyak penonton ke bioskop.
"Kemampuan dari si PH untuk bisa membawa penonton itu juga penting bagi berjalannya bisnis bioskop," katanya di Jakarta, Senin, merujuk pada kemampuan rumah produksi (Production House/PH).
"Karena, kalau kita mau lihat apakah industri ini naik atau enggak, itu kita lihatnya enggak bisa dari sisi PH saja, tapi dari sisi kita lihat total penonton Indonesia keseluruhan," katanya seusai acara peluncuran cuplikan film "Pelangi di Mars."
Dia mengemukakan bahwa fluktuasi penonton film di bioskop dipengaruhi pula oleh faktor luar seperti hadirnya layanan platform streaming (Over The Top/OTT) dan aktivitas-aktivitas lain yang dinilai lebih menarik.
Namun, Rendy mengatakan bahwa MBK Production selama ini tidak menghadapi hambatan besar dalam menayangkan film di bioskop.
Mengenai rencana penayangan "Pelangi di Mars", dia mengatakan bahwa film itu akan didistribusikan oleh Mahakarya Pictures bersama MBK dan ditayangkan di bioskop-bioskop utama Indonesia pada 2026.
Baca juga: Komisi VII DPR ungkap dugaan monopoli dalam bisnis film
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam rapat kerja pada 16 November 2025 mengemukakan dugaan penerapan praktik bisnis yang tidak sehat dalam industri film nasional.
Menurut dia, rumah produksi film yang juga pengimpor film dan pemilik bioskop memprioritaskan penayangan film-filmnya di bioskop dan praktik ini menyulitkan rumah-rumah produksi yang lain untuk menayangkan film mereka.
Dia mengatakan bahwa 60 persen film nasional yang ditayangkan di bioskop-bioskop besar hanya berasal dari beberapa rumah produksi saja.
"Hanya dari dua, enggak sampai tiga PH, lah kenapa? Itu yang tadi disampaikan Pak Menteri, ada kesulitan mengakses untuk masuk kepada layar lebar," katanya.
Baca juga: BPI sampaikan masalah keterbatasan bioskop ke DPR
Baca juga: Kemendes dorong pemerataan akses hiburan lewat jaringan film desa
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
