Jakarta (ANTARA) - Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras aksi agresif dan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir yang memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
“Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur merupakan situs suci umat Islam yang diakui PBB dan UNESCO.
Aksi Ben Gvir, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran serius karena menginjak-injak hak umat Islam atas Masjidil Al-Aqsa hingga melanggar kesepakatan internasional yang menjamin status quo situs suci tersebut.
Baca juga: Swedia pertimbangkan beri sanksi Menteri Israel atas krisis Gaza
Baca juga: Negara-negara Timur Tengah kecam kunjungan Ben-Gvir ke Al-Aqsa
Baca juga: Turki kutuk aksi provokatif menteri Israel di Masjid Al Aqsa
Israel, kata dia, telah menunjukkan sikap arogan karena telah berulang kali menantang hukum internasional.
Menurut dia, JDF Asia Pasifik mendesak PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara dunia untuk mengecam keras tindakan pelanggaran tersebut hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional yang berulang.
Seluruh pihak, kata dia, perlu mengambil langkah konkret, termasuk inisiatif mengirim pasukan internasional di bawah mandat PBB, untuk mengambil alih pengamanan kota suci Yerusalem dari kontrol Israel.
"Dunia tidak boleh diam. Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang dijaga hukum internasional. Bila dunia membiarkan, Israel akan terus melakukan provokasi dan pelanggaran, mengancam perdamaian di kawasan dan dunia," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
