Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklaim bahwa tingkat inflasi di Jakarta secara konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional.
"Bahkan inflasi di Jakarta selalu berada di bawah inflasi nasional," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan Jakarta pada April 2025 lebih tinggi dibandingkan April 2024 sebesar 2,21 persen atau tertinggi di Pulau Jawa.
Kendati inflasi Jakarta tertinggi di Jawa, namun angka ini masih relatif terkendali karena masih di bawah target inflasi yakni 2,5 plus minus 1 persen.
Pramono menilai, capaian tersebut tak lepas dari kemampuan Jakarta dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok.
Baca juga: Ulang tahun ke-62, Pram harap bisa buat DKI jadi kota aman dan nyaman
Pramono mencontohkan harga beras, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai, hingga telur ayam yang dinilai relatif stabil dan terjaga di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain.
“Bahkan pada momen Idul Adha kemarin, jumlah sapi yang disembelih di Jakarta mencapai 71 ribu ekor, padahal awalnya kami memprediksi hanya 64 sampai 65 ribu," katanya.
Menurut dia, banyak warga yang memilih beli di Jakarta karena lebih murah daripada di Bogor, Bekasi, Tangerang atau Tangerang Selatan (Tangsel).
Menurut Pramono, keberhasilan Jakarta dalam mengelola pasokan dan harga pangan merupakan hasil dari proses hilirisasi yang berjalan baik sejak lama.
Pramono menilai peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti Food Station Cipinang Jaya dan Dharma Jaya sangat krusial dalam menjalin kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan seperti Karawang, Lampung, hingga Kediri yang merupakan kampung halamannya.
"Bukan karena bupatinya anak saya. Tapi karena kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Petani mendapat harga yang baik, dan Jakarta mendapat pasokan yang stabil," kata Pramono.
Baca juga: Pram janjikan DKI lebih "colorful"
Selain menjaga inflasi dan pasokan pangan, Pramono juga menyoroti pentingnya transformasi sosial di Jakarta.
“Persoalan utamanya adalah disparitas, perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta. Maka sejak awal saya memimpin, saya dorong Kartu Jakarta Pintar (KJP) segera dibagikan,” kata Pramono.
Hingga kini, program KJP telah menjangkau lebih dari 707.000 siswa dengan anggaran mencapai Rp1,6 triliun.
Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemprov DKI juga meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memungkinkan penerimanya menempuh pendidikan hingga jenjang S3.
"Saya sudah membagi kartu Jakarta Pintarnya 707.622.000 siswa, 1,6 triliun. Cuma memang saya ini bukan orang yang kemudian begitu-begitu saya masukan sosmed. Enggak," kata Pramono.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
