Istanbul (ANTARA) - Ribuan orang berkumpul pada Minggu (21/9), di ibu kota Filipina, Manila, untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap dugaan korupsi, saat sebagian demonstran terlibat bentrokan dengan polisi.
Sejumlah besar pengunjuk rasa berkumpul di lokasi-lokasi utama, seperti People Power Monument dan Rizal Park, untuk menyuarakan kemarahan atas dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir.
Hingga pukul 10.45 pagi (09.45 WIB) pada Minggu (21/9), pejabat Manila melaporkan sekitar 49.000 orang telah berkumpul di Taman Luneta untuk mengikuti aksi demonstrasi anti-korupsi, menurut Inquirer.
Salah satu penyelenggara bahkan memperkirakan bahwa 80.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.
Mahasiswa dan kelompok aktivis menggelar pawai di sekitar Rizal Park, menuntut pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pengendalian banjir.
Para demonstran juga menuntut pertanggungjawaban dari para politisi korup, penerbitan laporan yang merinci aset kewajiban melaporkan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, serta penandatanganan surat pengesampingan kerahasiaan bank oleh semua pejabat pemerintah.
Sementara itu, di Jalan Mendiola, polisi anti huru-hara berdiri di balik barikade ketika para demonstran berbaris untuk mengecam dugaan penyimpangan tersebut.
Menurut laporan ABS-CBN, 20 orang ditahan pada Minggu sore akibat bentrokan yang terjadi di Manila, mengutip pernyataan kepolisian nasional. Setidaknya 39 petugas polisi dilaporkan terluka.
Pihak berwenang mengklaim bahwa para demonstran membakar sebuah truk trailer dan melemparkan batu di dekat persimpangan Jalan Ayala dan Romualdez sebelum akhirnya ditahan polisi..
“Kami menghormati hak publik untuk berkumpul secara damai, namun kami sangat mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menahan diri dari kekerasan,” kata Kepolisian Nasional Filipina dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan semacam itu membahayakan nyawa dan melemahkan pesan dari mereka yang ingin berunjuk rasa secara damai,” kata kepolisian itu lagi.
Adapun Presiden Ferdinand R Marcos Jr memerintahkan kepolisian untuk menjalankan “toleransi maksimal” dalam menangani unjuk rasa anti-korupsi yang berujung pada kekerasan, menurut Kantor Berita Filipina.
“Toleransi maksimal. Tidak boleh ada yang terluka,” kata Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla dalam wawancara televisi saat ditanya soal instruksi Presiden.
“Kami akan melindungi warga yang berkumpul secara damai untuk menyampaikan keluhan mereka, tetapi kami tidak akan menoleransi ketidakstabilan dan kekerasan,” kata Remulla dalam pernyataan terpisah.
Wali Kota Manila Francisco Isko Moreno Domagoso memerintahkan polisi setempat untuk menerapkan jam malam secara ketat pada pukul 10 malam hingga 4 pagi bagi anak di bawah usia 17 tahun pada hari Minggu, menurut Manila Bulletin.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pendukung mantan presiden Duterte gelar unjuk rasa di seluruh Filipina
Baca juga: Presiden Filipina bentuk badan antikorupsi usai marak protes korupsi
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
