Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak para pemangku kepentingan dan asosiasi nelayan bersinergi menyuarakan aspirasi nelayan khususnya terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), zonasi tangkap dan perlindungan terhadap nelayan kecil.
"Ada sekitar 28 ribu nelayan, sebagian besar merupakan nelayan kecil yang masih membutuhkan dukungan kebijakan agar potensi besar sektor kelautan, termasuk ekonomi biru, dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan," ujar dia di Jakarta, Senin.
Pramono mengatakan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.
Dia menyampaikan bahwa nelayan berperan penting mendukung ketahanan pangan nasional karena menyumbang sekitar 50 persen konsumsi protein hewani di Indonesia.
Dia pun berharap HNSI dapat terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.
Baca juga: Nelayan Muara Angke minta pemerintah batalkan zonasi penangkapan ikan
Baca juga: Nelayan Kepulauan Seribu terima bantuan jaket pelampung dari BPBD
Adapun sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan nelayan, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan sejumlah program. Salah satunya revitalisasi pelabuhan perikanan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang modern dan terintegrasi.
Kemudian, bantuan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan kecil untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.
Selanjutnya, penguatan koperasi nelayan dan fasilitasi kemitraan dengan pasar ikan modern, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
Terakhir, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, mencakup keterampilan, manajemen usaha dan adaptasi teknologi.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
