Jakarta (ANTARA) - Praktisi Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Charles Kossay menilai Papua memerlukan lebih banyak aktor lokal yang mampu melakukan riset, mendokumentasikan fakta lapangan, membangun komunikasi publik, dan mengembangkan jejaring kolaboratif guna memperkuat perlindungan warga sipil.
Menurut Charles, perlindungan warga sipil tidak dapat hanya mengandalkan respons spontan setiap kali terjadi persoalan, melainkan memerlukan kerja-kerja riset yang sistematis agar masalah dapat dipahami secara utuh dan solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Perlindungan warga sipil tidak bisa hanya mengandalkan respons spontan setiap kali terjadi persoalan. Dibutuhkan kerja-kerja riset yang sistematis agar setiap masalah dapat dipahami secara utuh, sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Charles mengatakan dinamika sosial di Papua menuntut hadirnya aktor-aktor lokal yang tidak hanya memiliki kepedulian terhadap masyarakat, tetapi juga kemampuan melakukan riset, mendokumentasikan fakta lapangan, membangun komunikasi publik, serta mengembangkan jejaring kolaboratif lintas sektor.
Menurut dia, mahasiswa, tokoh pemuda, akademisi, tokoh adat, jurnalis, dan komunitas masyarakat sipil merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial di lapangan sehingga berperan sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan warga sipil.
"Karena itu, kapasitas mereka perlu terus diperkuat agar mampu melakukan advokasi yang berbasis data, objektif, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Charles menilai riset advokasi memiliki peran strategis karena mampu menghadirkan fakta dan data yang kredibel sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan maupun langkah perlindungan masyarakat.
"Dengan demikian, proses advokasi tidak berhenti pada narasi atau tuntutan semata, tetapi mampu menghasilkan perubahan yang terukur," katanya.
Jejaring dan advokasi
Charles mengatakan tantangan perlindungan warga sipil di Papua semakin kompleks seiring berkembangnya arus informasi dan dinamika sosial di berbagai wilayah. Karena itu, kemampuan memetakan isu, mengidentifikasi aktor yang terlibat, membaca risiko, serta melakukan verifikasi informasi menjadi keterampilan yang penting.
Ia menilai masih banyak persoalan di tingkat akar rumput yang belum terdokumentasi dengan baik sehingga suara masyarakat kerap tidak tersampaikan secara utuh kepada pengambil kebijakan.
Selain itu, Charles menekankan perlunya jaringan aktor lokal yang kuat dan mampu bekerja secara kolaboratif dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan maupun sosial.
"Ketika aktor-aktor lokal memiliki jaringan yang kuat, maka respons terhadap persoalan masyarakat akan menjadi lebih cepat, terukur, dan berbasis fakta. Kolaborasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan warga sipil sekaligus menjaga ruang demokrasi di Papua," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan pendekatan advokasi nonlitigasi melalui dialog, mediasi, komunikasi publik, dan lobi kebijakan yang dilakukan secara damai serta menghormati konteks sosial budaya masyarakat Papua.
Workshop tersebut diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri atas mahasiswa, tokoh pemuda, penggiat demokrasi, guru dan dosen, tokoh adat, jurnalis media lokal, hingga komunitas masyarakat sipil.
Charles berharap kegiatan itu dapat melahirkan jaringan aktor lokal yang mampu bekerja secara profesional, berbasis data, dan berkelanjutan dalam mengawal berbagai isu kemasyarakatan serta tantangan pembangunan di Papua.
Baca juga: Kapolda siap beri perlindungan warga Papua yang berada di Jawa Barat
Baca juga: Wapres : Pemerintah Beri Perlindungan Kepada Warga Papua dekat Lokasi PT Freeport
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
