Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan dari sejumlah kepala daerah terkait perkembangan pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan (Kopkel) Merah Putih yang disampaikan melalui video konferensi di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.
Sejumlah kepala daerah yang memberikan laporan mulai dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
"Dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum dan Jawa Timur ini paling cepat proses badan hukumnya. Kami ucapkan terima kasih," ujar Khofifah.
Khofifah menyampaikan bahwa di wilayah Jawa Timur terdapat 23 koperasi desa dan kelurahan yang telah beroperasi. Dia mengatakan terdapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan kopdes dan kopkel, mulai dari Bulog hinggga Pertamina.
Baca juga: Presiden Prabowo sebut pengusaha pengoplos beras pengkhianat rakyat
"Kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar bapak presiden ekonomi dari desa untuk desa dan didedikasikan untuk Indonesia raya," kata dia.
Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan yang diberikan Khofifah dan jajaran terhadap program prioritas Pemerintah tersebut.
"Kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita," ucap Presiden Prabowo.
Selanjutnya Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur Willybrodus Lay melaporkan kesiapan dua koperasi merah putih di Kabupaten Belu yang akan menerapkan platform digitalisasi koperasi. Ia menekankan bahwa sebagian besar pengurus koperasi di daerahnya merupakan pemuda desa.
Baca juga: Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyebut bahwa provinsinya telah mendirikan 2.285 koperasi desa merah putih, dengan jumlah yang telah bersertifikat dan sesuai dengan total desa dan kabupaten di wilayah tersebut.
Dari Papua, dilaporkan hingga saat ini, 643 koperasi telah berbadan hukum dan 100 koperasi telah mulai beroperasi.
Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melaporkan bahwa dari total 5.957 desa dan kelurahan di provinsinya, seluruhnya telah memiliki koperasi.
Dedi melakukan konferensi video di koperasi desa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang notabene merupakan wilayah kediaman Presiden Prabowo.
Baca juga: Pemkot Kediri: Koperasi Kelurahan Merah Putih harus sesuai kebutuhan
Dia menyebutkan, dampak positif dari koperasi di Desa Hambalang, Bogor Jawa Barat yang telah memberikan kepastian harga sejumlah kebutuhan pokok serta akses layanan kesehatan.
"Di desa Hambalang ini paling utama saya tadi mendapat respon dari masyarakat yang pertama adalah ada kepastian harga elpiji, yang kedua ada kepastian harga pupuk, ketiga ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya serta akses untuk mendapat layanan kesehatan," kata Dedi.
Dedi sempat berseloroh kepada Presiden Prabowo dengan mengatakan bahwa hanya satu hal yang tidak dapat dicari di koperasi, yakni mencari jodoh.
"Awas kamu," kata Presiden tersenyum.
Baca juga: Kemkomdigi gandeng Kemenkop siapkan digitalisasi Kopdes Merah Putih
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyatakan bahwa seluruh 1.185 desa di wilayahnya telah memiliki koperasi berbadan hukum.
Dia menilai koperasi merah putih menjadi solusi inklusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Maluku Utara.
"Terima kasih Bu gubernur dan semua unsur pimpinan koperasi terima kasih kita yakin bahwa ini nanti akan mampu meningkatkan peredaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo merespons pernyataan Sherly.
Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin atas partisipasi mereka dalam pengembangan koperasi di daerah masing-masing.
Baca juga: Sumbar posisikan koperasi desa jadi pusat aktivitas ekonomi warga
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
