Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan tuntutan masyarakat, salah satunya soal pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian pengendara ojek online Affan Kurniawan yang meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran unjuk rasa di Jakarta.
Prabowo menyatakan akan mempelajari tuntutan masyarakat yang dinilainya masuk akal, normatif dan dapat didiskusikan dengan baik.
"Saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti bagaimana," kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan selama 14 jam bersama pimpinan redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (6/9) itu, Prabowo menegaskan tuntutan masyarakat dapat diterima dan dibicarakan lebih lanjut.
Namun demikian, Prabowo menyebut ada poin yang dapat diperdebatkan, yaitu usulan penarikan TNI dari pengamanan sipil.
Baca juga: Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi
Baca juga: Komnas HAM kumpulkan rekaman CCTV untuk cek fakta soal kematian Affan
Menurut Presiden, tugas TNI adalah menjaga masyarakat, terutama dari ancaman mana pun. Ancaman tersebut dapat berupa aksi pembakaran dan kerusuhan kepada masyarakat.
"Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan? Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable," kata Presiden.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan sedikitnya enam pemimpin redaksi media massa di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9).
Pertemuan tersebut berlangsung hampir 14 jam dari Sabtu (6/9) pagi hingga Minggu (7/8) dini hari. Berdasarkan foto resmi dari Tim Media Presiden Prabowo Subianto, keenam pimpinan redaksi itu duduk memutar di meja bundar.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yang utamanya membahas 17+8 tuntutan masyarakat.
Baca juga: Tokoh masyarakat minta pemerintah dengarkan "17+8 Tuntutan Rakyat"
Baca juga: Menko Yusril: Perwujudan seluruh poin 17+8 Tuntutan Rakyat perlu waktu
Baca juga: Wakil Ketua MPR pastikan 17+8 tuntutan rakyat didengar-ditindaklanjuti
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
