Jakarta (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI bakal menindak tegas kendaraan sumbu tiga yang tetap beroperasi saat masa Angkutan Lebaran 2026 karena melanggar kebijakan pembatasan operasional angkutan barang.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal mengatakan bahwa memang masih ada kendaraan sumbu tiga yang beroperasi hingga Sabtu (14/3). Padahal, pembatasan angkutan barang itu sudah berlaku sejak Jumat (13/3).
“Kami sudah memberikan kebijakan waktu, kebijakan masa durasi,” katanya di Command Center KM 29, Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari.
Ia pun memastikan bahwa kepolisian akan menindak tegas kendaraan yang melanggar.
“Mungkin besok kami akan melakukan penindakan, dengan teguran maupun tilang,” katanya.
Diketahui pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang saat masa Angkutan Lebaran pada 13-29 Maret 2026 demi kelancaran arus mudik dan balik.
"Pembatasan operasional angkutan barang pada masa Angkutan Lebaran diberlakukan secara kontinyu mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan.
Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun arteri. Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.
Namun distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu, terkecuali untuk barang-barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen dan kayu.
Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu tiga ke atas, yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk dan bantuan bencana alam.
Selain itu barang bahan pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi yang ditunjukkan dengan dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan.
Baca juga: IPC TPK dukung pemerintah batasi angkutan barang jelang Lebaran
Baca juga: Angkutan barang dibatasi masuk tol di Jakarta mulai 13 Maret 2026
Baca juga: Polda Metro Jaya imbau pelaku usaha angkutan barang patuhi aturan
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
