Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan usulan pembangunan 412 tower rumah susun atau rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun depan fokusnya akan banyak di wilayah perkotaan.
"Itu baru usulan. Kalau lokasinya nanti bisa beragam . Kita bagi, ada yang perkotaan, ada yang pedesaan sama pesisir. Nanti fokusnya akan banyak di kota," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Sri mengatakan pembangunan rusun tersebut nantinya diusulkan oleh pihak-pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara, dan sebagainya.
"Itu based on pengusulan. Jadi nanti ada usulan dari pemerintah daerah, dari kementerian/lembaga negara, dari mana, nanti masuk ke sistem kita namanya Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Dari situ kita lakukan readiness criteria, kelengkapan syaratnya, tata ruangnya, dan sebagainya," katanya.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9 triliun.
Baca juga: PKP: Pembiayaan pembangunan rusun subsidi di Meikarta dari Danantara
Baca juga: Menteri PKP bidik rusun subsidi Meikarta akad akhir tahun 2026
Sementara itu, kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp106 triliun untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 Klaster 6 Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana.
Alokasi kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,29 triliun atau 1,22 persen, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09 persen, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non Fisik sebesar Rp1,80 triliun atau 1,69 persen.
Untuk mendukung target pembangunan perumahan nasional, anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027 diprioritaskan bagi pelaksanaan Program BSPS sebesar Rp57,29 triliun dengan target 2 juta unit rumah, serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp36,62 triliun dengan target 50.000 unit atau 412 tower.
Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan lahan.
Baca juga: Menteri PKP dorong terobosan pembiayaan rumah susun subsidi
Baca juga: Gandeng swasta, Pemerintah bangun 141 ribu rusun subsidi di Bekasi
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
