Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencana Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026, didominasi debitur dari sisi permintaan (demand).
"Dari Rp880 miliar ini, kalau dari data kami ini sebagian besar dari sisi demand daripada suplai (supply). Sebanyak 6.873 debitur dari sisi demand sedangkan dari suplainya itu 227 debitur," ujar Kepala Sub Direktorat (Subdit) Pembiayaan Perumahan Kementerian PKP Achmad Purwo Hardjanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, mengapa lebih banyak dari sisi demand dibandingkan suplai karena nilai untuk kreditnya relatif jauh lebih kecil dari sisi demand dibandingkan sisi suplai.
BP Tapera kembali menyelenggarakan kegiatan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Serah Terima Kunci serta Akad KUR Perumahan sebesar Rp880 miliar bersama Presiden RI di Kabupaten Batang, Jateng pada Kamis (30/7).
Baca juga: Menteri PKP godok UU Perumahan demi atasi "backlog" nasional
Baca juga: Menteri PKP dan Ketua DEN perkuat ekosistem perumahan nasional
Kali ini dengan konsep kegiatan serupa, akad massal ini kembali diselenggarakan dengan skala yang lebih besar dengan tema yang baru, yaitu akad massal dan serah terima kunci sebanyak 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan sebesar Rp880 Miliar.
Untuk Akad KUR Perumahan sebesar Rp880 miliar, total peserta akad sebanyak 7.100 debitur dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur. Dari jumlah tersebut, dihadirkan secara langsung sebanyak 200 debitur untuk melakukan akad.
Dari masing-masing kategori peserta akad tersebut, sebanyak 10 peserta dari tiap KPR Subsidi maupun KUR Perumahan akan menerima kunci secara simbolis dari Presiden.
Calon debitur KPR Subisidi yang menerima simbolis berasal dari berbagai macam profesi, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income) yaitu dengan profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu.
Sedangkan penerima manfaat pada KUR Perumahan berasal dari perseorangan maupun kalangan usaha.
Baca juga: Menteri PKP siap membentuk badan layanan umum terkait perumahan
Baca juga: Menteri PKP: Syarat alas hak calon penerima BSPS harus dipermudah
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
