Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintah tidak berarti harus bergabung ke dalam pemerintahan.
Sebagai partai penyeimbang bahwa di luar pemerintahan, PDIP bisa tetap memberi dukungan secara substantif, secara kualitatif, hingga mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan program pemerintahan yang dijalankan," kata Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan bahwa PDIP adalah partai penyeimbang terhadap pemerintahan. Di sisi lain, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki hak prerogatif terkait bergabung atau tidaknya suatu partai terhadap kabinet pemerintahan.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa posisi PDIP ini tentu merupakan representasi dari publik karena pasti tidak semua publik juga menghendaki atau mempunyai pandangan yang selalu sama dengan pemerintahan.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Baca juga: Megawati: PDIP tak masuk kabinet tapi dukung Prabowo
Baca juga: Megawati tegaskan PDIP tak akan jadi partai oposisi
Baca juga: Muzani sampaikan terima kasih atas dukungan PDIP kepada pemerintahan
Baca juga: Dasco: Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
