Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan peningkatan pelaporan mitigasi perubahan iklim dan emisi oleh pemerintah daerah dalam upaya memetakan potensi nilai ekonomi karbon di masing-masing wilayah.
Dalam acara Sosialisasi SRN PPI Beta Version di Jakarta, Senin, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) KLH Ary Sudijanto mengatakan pemerintah lewat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mengembangkan versi baru dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), salah satunya untuk mempermudah laporan data terkait aksi penanganan perubahan iklim.
"Kita harus bisa mengintegrasikan beberapa fitur dari pelaporan ini. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian orang mau melakukan pembiayaan atas proyek-proyek karbon, pendanaan untuk proyek karbon, dia harus tahu sebenarnya potensi yang bisa dia dapat, misalnya dari daerah itu apa," kata Ary.
Baca juga: KLH kembangkan versi baru SRN PPI dukung capaian target iklim nasional
Dia mengingatkan dengan pendataan yang baik mengenai penyimpanan cadangan karbon dan aksi mitigasi serta potensi emisi yang dapat dikurangi, maka akan mendapatkan gambaran potensi perdagangan karbon yang bisa dimiliki di masing-masing daerah.
Untuk itu dalam bagian pengembangan versi baru SRN PPI, pihaknya juga menargetkan integrasi dengan sistem pelaporan lain, termasuk aplikasi pemantauan aksi pembangunan rendah karbon AKSARA yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
Tujuannya, kata dia, tidak hanya untuk memastikan kesamaan data yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, terutama terkait dengan potensi pendanaan karbon.
Baca juga: Menhut kejar implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan
"Yang kemudian kita juga perlu sadari sekarang, banyak sebenarnya potensi proyek-proyek karbon yang ada. Cuma kemudian kita belum tahu. Teman-teman daerah belum melihat potensinya, sementara juga dari pusat kami juga belum bisa memberikan arahan yang lebih spesifik, yang lebih jelas karena kita juga nggak tahu potensinya," kata Ary.
Dari KLH/BPLH sendiri memastikan SRN PPI diharapkan dapat menjadi sistem yang mendukung pengambilan keputusan tersebut.
Terutama terkait pengembangan perdagangan karbon nasional yang sudah mulai dilakukan secara domestik sejak 2023 dan perdagangan internasional yang dimulai sejak awal 2025.
Baca juga: KLH dan KI kerja sama mitigasi perubahan iklim dan operasional NEK
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
