Jakarta (ANTARA) - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus memperkuat tata kelola pemajuan literasi di Indonesia dengan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, menyampaikan, opini WTP merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Perpusnas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ini sebetulnya adalah wujud dari komitmen kita bersama untuk bekerja sesuai dengan aturan, kemudian memberikan laporan secara cukup. Hal ini menjadi prinsip bagi kami di Perpusnas dan dibuktikan melalui dokumentasi dari setiap kegiatan," ujarnya.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar predikat administrasi, melainkan bentuk pengakuan atas akuntabilitas penyelenggaraan program dan pengelolaan keuangan Perpusnas.
"Opini WTP ini juga membuktikan adanya pengakuan dari BPK sebagai auditor negara bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Perpusnas menunjukkan kondisi yang akuntabel dan dapat dipercaya. Artinya, kami terus berupaya menjaga kepercayaan publik sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," kata Aminudin.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP selama satu dekade tidak terlepas dari kolaborasi seluruh unsur di lingkungan Perpusnas, baik pimpinan, pegawai, maupun para mitra kerja.
"Kita bekerja dalam sebuah tim besar. Bantuan yang diberikan kepada para mitra harus benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menyelenggarakan program secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya," paparnya.
Meski kembali memperoleh opini WTP, Perpusnas berkomitmen tetap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi berkaitan dengan pencatatan belanja pada unit kerja Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka yang telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan administrasi.
Selain itu, Perpusnas juga terus memperkuat tata kelola pencatatan aset negara yang berasal dari pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) dengan mengembangkan sistem yang mendorong peningkatan kepatuhan penerbit dalam melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam.
Langkah tersebut telah disosialisasikan kepada para penerbit dan mitra terkait sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperkuat pengelolaan aset negara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, yang mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara melalui penerapan Budaya Kerja Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak (SUPER).
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
