Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai pengembangan industri bioetanol berbasis tebu memerlukan skema yang menjamin keberlanjutan usaha, mulai dari kepastian pasar, pembeli (offtaker), hingga dukungan pendanaan.
Menurut dia, keberhasilan pengembangan bioetanol tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi tebu, tetapi juga oleh tersedianya ekosistem yang mampu menjaga daya saing bioetanol dalam jangka panjang.
"Sampai saat ini belum ada badan layanan umum seperti BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) di industri gula berbasis tebu. Kala harga BBM fosil murah, apakah pemerintah akan mensubsidi bioetanol? Lalu, siapakah yang menjadi offtaker?" kata Khudori dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan program biodiesel dapat berkembang hingga implementasi campuran B50 karena memiliki pembeli tetap, yakni PT Pertamina (Persero), serta dukungan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurut dia, skema serupa perlu dipertimbangkan apabila pemerintah ingin mengembangkan bioetanol secara berkelanjutan.
Khudori mengingatkan Indonesia pernah mengembangkan program gasohol, bensin dengan campuran 10 persen etanol, pada 1980-an dan kembali mendorong pemanfaatan biofuel melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain.
Namun, kedua program tersebut tidak berlanjut, salah satunya karena bioetanol kehilangan daya saing ketika harga BBM fosil turun.
Selain aspek keberlanjutan, ia menilai target produksi tebu sebesar 110,1 juta ton pada 2030 juga masih menghadapi tantangan dari sisi perluasan lahan, peningkatan produktivitas, rendemen, serta kepastian pasokan bahan baku.
Khudori menyoroti proyeksi perluasan areal tebu PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menjadi 670.561 hektare pada 2030, sementara luas arealnya pada 2025 baru mencapai 212.437 hektare berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa seluruh tetes tebu dapat dialokasikan untuk produksi bioetanol. Pasalnya, tetes tebu selama ini juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, alkohol, dan kosmetik.
"Kalau mengandalkan tetes tebu, sepanjang produksi tebu tidak naik signifikan, kontinuitas bahan baku bioetanol akan menjadi problem eksistensial," ujarnya.
Pemerintah berencana mempercepat pengembangan bioetanol berbasis tetes tebu untuk mendukung penerapan bensin campuran etanol 10 persen (E10) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol.
Adapun saat ini PT Pertamina (Persero) baru menerapkan penjualan bensin campuran etanol 5 persen (E5) secara terbatas di sekitar 170 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Jawa Timur.
Baca juga: Pertamina siapkan infrastruktur guna dukung pengembangan bioetanol
Baca juga: Kejar mandatori E20, ESDM membuka peluang swasta bangun pabrik etanol
Baca juga: Bahlil wajibkan bensin campur etanol 10 persen pada 2027
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
