Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.
"Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo," kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.
Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.
"Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan," ucapnya.
Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.
PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.
Baca juga: Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional
Baca juga: Muzani: Megawati beri masukan soal efektivitas pemerintahan Prabowo
Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.
"Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam," kata dia.
Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.
Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.
Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
