Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan politik senior Boni Hargens menilai kolaborasi lintas sektoral Polri, TNI, hingga BIN merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah.
Menurut dia, kolaborasi tersebut bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan sinergi strategis yang harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang jelas.
"Masing-masing institusi membawa kapabilitas unik yang saling melengkapi," ujar Boni dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan Kepolisian Negara Republika Indonesia (Polri) memiliki keunggulan dalam penegakan hukum sipil, penyelidikan kriminal, dan kemampuan operasional di tingkat komunitas.
Kemudian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kekuatan dalam pengamanan wilayah perbatasan, kemampuan alutsista, dan jangkauan operasional di daerah terpencil.
Sementara Badan Intelijen Negara (BIN), sambung dia, memiliki jaringan intelijen yang luas, kemampuan analisis ancaman, dan akses informasi lintas batas yang vital untuk mengidentifikasi pola serta jaringan penyelundupan.
Untuk itu, dirinya mengapresiasi langkah tegas dan cepat Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi kepada empat pejabat negara utama beberapa lalu, yakni Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan.
Dikatakan bahwa instruksi terkait pemberantasan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun elpiji (LPG) subsidi tersebut merupakan sinyal yang tak boleh diabaikan oleh para pembantu Presiden.
"Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan suatu modal besar yang menuntut respons yang simetris dari para pembantunya dan pimpinan institusi negara dari segala gatra," ujar dia.
Boni pun menempatkan kontribusi Polri, TNI, dan BIN dalam konteks yang lebih besar, yaitu ketahanan nasional.
Konsep ketahanan nasional dalam perspektif modern, kata dia, tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata, tetapi mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan fiskal negara.
Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu aspek paling inovatif dari pendekatan pemerintahan Prabowo merupakan konseptualisasi penegakan hukum sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting.
Secara tradisional, menurut dia, penegakan hukum dipandang semata-mata sebagai fungsi pemerintahan yang menggunakan anggaran negara.
"Namun dalam visi Presiden Prabowo, penegakan hukum yang efektif juga mampu menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan," ungkap Boni.
Dirinya menegaskan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelundupan memberikan kontribusi langsung kepada kas negara tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat.
Dia menilai dengan Kejaksaan Agung yang berhasil mengumpulkan Rp31,3 triliun dalam 1,5 tahun, potensi dari jalur itu sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
Ekspansi pendekatan tersebut ke institusi Polri, lanjut dia, dengan fokus pada penyelundupan dan kejahatan ekonomi lainnya, berpotensi menambah penerimaan negara secara substansial sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi terorganisir.
Baca juga: Kapolri komitmen ciptakan iklim investasi kondusif lewat soliditas
Baca juga: Polri luncurkan layanan pembuatan laporan polisi secara daring
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
