Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan rencana kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan memberikan harapan pasti bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
"Saya melihat bahwa kebijakan ini, apa namanya, lebih memberi harapan pasti daripada masyarakat MBR. Iya kalau saya melihat ini, sebenarnya kebijakan bagus ya. Upayanya kita apresiasi, artinya kalau pemerintah ini kan baru formulasi kebijakan, formulasi kebijakan yang nanti arahnya akan diterapkan," ujar Trubus saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, selama ini masyarakat MBR kan betul-betul kesulitan untuk memperoleh rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya KUR perumahan tersebut maka ada jaminan dari pemerintah bagi MBR di sektor perumahan.
Di samping itu KUR perumahan juga akan mendorong para pengembang perumahan untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyediaan perumahan berkualitas bagi MBR sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.
"Jadi sebenarnya KUR perumahan untuk rakyat ini memang menurut saya harus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia karena memang kebutuhan akan rumah bagi masyarakat bawah ini semakin hari makin meningkat," kata Trubus.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memiliki dana talangan atau rencana kontingensi dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi non-performing loan (NPL), mengingat MBR yang sebagian besar berprofesi sebagai pekerja informal dengan pendapatan tidak menentu.
"Tentu dalam hal ini bagaimana tanggung jawab ini yang penting adalah tanggung jawab MBR-nya. MBR ini karena pekerjaannya informal dan penghasilannya tidak pasti, sehingga pemerintah harus punya dana talangan untuk bagaimana nantinya mengantisipasi ketika mereka MBR sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan kredit rumah mereka," katanya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan regulasi terkait skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan bakal diumumkan menyusul keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lebih jauh, Fahri mengatakan mereka terus melakukan percepatan agar skema KUR itu bisa diperluas ke sektor perumahan. Dirinya menilai, percepatan itu dilakukan agar dampak ekonomi dari program di sektor tersebut dapat terwujud, seperti salah satunya pembukaan lapangan kerja.
Penerapan KUR Perumahan tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sejumlah BUMN, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
