Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional Anton Aliabbas menilai penunjukan parlemen Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat solidaritas global terhadap Palestina.
"Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini tentu saja memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina," kata Anton dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menilai diskusi PUIC yang ditargetkan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai solusi konkret dalam menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, utamanya dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina, dapat dicapai apabila semangat kolektif benar-benar dikonsolidasikan.
Apalagi, kata dia, PUIC yang didirikan pada 17 Juni 1999 memiliki tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.
Dia memandang kesadaran DPR RI akan pentingnya langkah nyata dalam isu Palestina menjadi hal yang semakin relevan saat ini sebab dukungan terhadap Palestina membutuhkan usulan dan tindakan konkret yang dapat memperkuat solidaritas global dalam menghadapi situasi yang kian kompleks saat ini.
Dalam konteks tersebut, dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina itu menilai peran DPR dapat berkontribusi melalui inisiatif kebijakan atau diplomasi parlemen yang lebih aktif.
"Jelas bahwa kesadaran DPR terkait adanya kebutuhan aksi nyata adalah krusial. Memperjuangkan Palestina tidak bisa hanya berhenti pada tingkatan omon-omon tanpa disertai usulan konkret,” tuturnya.
Terlebih, lanjut dia, respons Israel yang dinilai tidak mengindahkan berbagai seruan internasional menunjukkan bahwa tekanan dari komunitas global perlu untuk ditingkatkan.
“Dalam menghadapi bebalnya Israel, solidaritas global membutuhkan banyak usulan dan ide konkret yang tentu saja diharapkan semakin dapat memberi tekanan pada Israel," katanya.
Dia mengapresiasi pula langkah DPR yang mendorong isu kesetaraan gender dalam Konferensi Ke-19 PUIC tersebut yang mencerminkan kemajuan Indonesia dalam memberi ruang bagi perempuan dalam politik, sekaligus membantah pandangan yang kerap menilai negara-negara muslim kurang memberikan ruang bagi perempuan.
"Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” ucap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.
Dia lantas berkata, “Bagaimanapun juga, isu perempuan, demokrasi dan negara muslim ini sering kali menjadi topik pembicaraan mengingat kerap ada perdebatan terkait adanya anggapan pengekangan ruang gerak bagi partisipasi perempuan."
Dia menambahkan Indonesia dapat berbagi pengalaman soal peran perempuan dalam kancah perpolitikan dengan negara-negara OKI lainnya, mengingat Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua parlemen di Indonesia.
"Dan tentu saja, Indonesia dapat berbagi pengalaman bagaimana perempuan sejatinya dapat memainkan peran yang sama dengan pria dalam berpartisipasi di kancah politik nasional," ujarnya.
Adapun Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dengan tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience".
Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999 itu akan dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
