Jakarta (ANTARA) - Lembaga wadah pemikir (think tank) Prasasti Center for Policy Studies mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat, termasuk dengan menghentikan tunjangan perumahan Anggota DPR sejak 31 Agustus 2025, serta janji evaluasi secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita di Jakarta, Kamis, menilai inisiatif itu merupakan langkah awal yang positif untuk mengurangi ketegangan di masyarakat termasuk dampaknya terhadap perekonomian nasional setelah gelombang demonstrasi pada 28–31 Agustus 2025.
“Kami mengapresiasi upaya tersebut sebagai langkah awal. Terutama dengan adanya penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus serta janji evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Prasasti sebelumnya mencatat kerugian material yang begitu besar akibat demonstrasi tersebut meliputi kerusakan halte, kantor DPR dan DPRD, kantor kepolisian, hingga sarana transportasi umum. Selain itu, tercatat 10 warga sipil meninggal dunia serta meningkatnya rasa cemas di tengah masyarakat.
Direktur Riset Prasasti Gundy Cahyadi menambahkan gelombang demonstrasi juga memicu sentimen pada pasar keuangan.
Modal asing di pasar saham yang semula mencatat surplus Rp731 miliar berbalik menjadi arus modal keluar hanya dalam beberapa hari. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang semula menguat dari 7.858 pada 25 Agustus terkoreksi pada 28 Agustus dan pada 29 Agustus.
“Itu menunjukkan adanya reaksi dari para pelaku pasar terhadap dinamika sosial-politik yang berlangsung,” kata dia.
Prasasti mengingatkan bahwa ketegangan tinggi bisa menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang besar. Karena itu, ke depan lembaga tersebut mendorong mekanisme dialog yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar aspirasi publik dapat lebih cepat diakomodasi dalam kebijakan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Rabu (3/9), mewakili seluruh Anggota DPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan para wakil rakyat selama menjalani tugas maupun fungsinya.
Dasco menegaskan bahwa aspirasi rakyat merupakan tanggung jawab bagi seluruh Anggota DPR RI. Ia mengatakan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan sudah dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan resilient dan tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik.
Secara fundamental, OJK mencatat bahwa indikator-indikator di sektor jasa keuangan menunjukkan tingkat permodalan yang solid, likuiditas yang sangat memadai, dan profil risiko yang terkendali.
IHSG sempat turun 2,27 persen ke level 7.771,28 pada penutupan sesi I perdagangan Jumat (29/8) saat puncak demonstrasi terjadi, sebelum sedikit berbalik arah dan ditutup di level 7.830,49 pada akhir perdagangan hari yang sama.
Pada Senin (1/9), IHSG dibuka melemah 2,69 persen ke posisi 7.620.10, masih berada di zona merah. IHSG kemudian berbalik menghijau pada Selasa (2/9), dan Rabu (3/9), seiring mulai kondusifnya situasi sosial-politik domestik.
Baca juga: Prasasti yakin data BPS valid cerminkan ekonomi Indonesia
Baca juga: Prasasti: Ekonomi digital kunci mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
Baca juga: Ekonom: Penyebab mal sepi karena perubahan gaya hidup serba digital
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
