Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur mengimbau pendatang baru mengasah keterampilannya dengan mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Jakarta Timur.
"Kalau belum punya keterampilan ya kita punya pusat pelatihan kerja. Paling tidak dia punya KTP DKI kan syaratnya punya KTP DKI baru bisa ikut pelatihan kerja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.
Iin menyebutkan, di Jakarta juga ada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) yang merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah yang memberikan pelatihan gratis, khusus untuk warga DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI nomor 57 Tahun 2022.
"Selain PPKD juga kan ada PPKPI, nanti bisa RT/RW setempat mengimbau lagi, RT juga kan ada bukunya data warga Jakarta, nanti bisa diimbau soal pelatihan kerja," ujar Iin.
Menurut Iin, Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mengadu nasib. Pihaknya juga tidak bisa melarang masyarakat luar yang ingin tinggal dan bekerja di Jakarta.
Baca juga: Pendatang baru diminta lapor dan penjamin punya KTP Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI mulai mendata pendatang baru pada Selasa
Iin mengimbau, pendatang baru agar bisa memenuhi syarat yang ada, seperti jaminan tempat tinggal di Jakarta, jaminan pekerjaan, dan memiliki keterampilan atau kemampuan.
"Kita kan tidak bisa menolak ya masyarakat datang dari daerah, tapi kita imbau seperti itu harus ada tempat tinggal dan kemampuan," katanya.
Sebelumnya, PPKD Jakarta Timur di Pondok Kelapa, Duren Sawit, menargetkan sebanyak 70 persen lulusan pelatihan bisa terserap di dunia kerja industri.
"PPKD kini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan lulusan siap masuk ke dunia kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/3).
Ia menargetkan 70 persen lulusan terserap oleh industri, meningkat dari target sebelumnya yang hanya 20-30 persen.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
