Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada pihak sekolah untuk mencicipi terlebih dahulu menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum disalurkan kepada para siswa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra Aris Badara saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali insiden keracunan makanan di sekolah-sekolah.
Ia menyampaikan kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat bersama dari Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
“Nanti kita akan berikan surat terkait keterlibatan sekolah dalam MBG ini. Suratnya sudah akan kita berikan hari ini,” kata Aris Badara.
Baca juga: BGN: Seluruh SPPG harus miliki sertifikat HACCP terakreditasi KAN
Dalam proses pencegahan terjadinya insiden itu, pihak sekolah diminta untuk berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan Program MBG, termasuk kemungkinan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada siswa untuk memastikan keamanan dan kelayakan menu yang disajikan.
Pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk membahas membahas soal keterlibatan sekolah dalam Program MBG itu.
Hasil rapat tersebut akan diteruskan ke sekolah-sekolah agar mandat dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Sekolah tidak hanya sebatas penerima, tetapi juga ikut mengawasi. Kita tidak mau lagi ada kasus seperti yang pernah terjadi di SMAN 7 Baubau,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah pastikan evaluasi KLB MBG cepat dan menyeluruh
Aris Badara juga mengungkapkan jika keterlibatan sekolah juga akan mencakup unit-unit yang ada di dalamnya, termasuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
UKS akan kembali diaktifkan untuk mendukung Program MBG, sekaligus membantu pemerintah dalam pencegahan penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TBC) yang kini menjadi atensi pemerintah pusat.
“Dengan UKS aktif, sekolah bisa mendeteksi dini kesehatan siswa sekaligus memastikan standar Program MBG berjalan baik,” ucapnya.
Diketahui, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah di Sultra seperti di Kabupaten Bombana, Konawe dan Buton.
Baca juga: Di DPR, Kepala BGN: 10.012 SPPG telah terbentuk per 1 Oktober 2025
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
