Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyiapkan 25 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII untuk bertugas dan mengabdi di wilayah tersebut.
“Hal ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur birokrasi di tingkat daerah,” kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan dari 25 lulusan yang akan mengabdi di Maluku, 23 diantaranya merupakan putra-putri asli daerah, sementara dua lainnya berasal dari provinsi lain yang mendapatkan penugasan di wilayah tersebut.
Baca juga: Putera Saumlaki lulus IPDN hanya dengan Rp3 juta
“Para lulusan akan disebar ke seluruh kabupaten/kota di Maluku serta bertugas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, mereka ini adalah masa depan birokrasi Maluku,” ujar Vanath.
Ia mengingatkan bahwa seluruh biaya pendidikan IPDN ditanggung oleh negara dan diharapkan dapat dibalas dengan dedikasi dan pengabdian yang tulus kepada daerah dan bangsa.
Penugasan lulusan IPDN ke daerah merupakan bentuk implementasi dari kebijakan nasional dalam mencetak kader-kader pamong praja yang siap mengabdi di birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Fungsi penugasan ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil pendidikan kedinasan dapat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pendidikan Kedinasan di IPDN menyebutkan bahwa IPDN merupakan lembaga pendidikan kedinasan yang secara khusus disiapkan untuk menghasilkan pamong praja profesional.
Pada kesempatan itu, penempatan Pamong Praja Muda ini menjadi momen penuh haru, terutama dengan kehadiran para orang tua yang menyaksikan anak-anak mereka resmi dikukuhkan.
Baca juga: Mendagri: Semua anak bangsa punya peluang raih prestasi di IPDN
Baca juga: Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII
Vanath menyebut kebanggaan tersebut tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga milik keluarga dan masyarakat Maluku.
“Kalian semua sekolah empat tahun ini gratis, dibiayai pemerintah. Kalian sekarang sudah pakai seragam ini, berarti sudah punya tanggung jawab untuk bekerja dengan integritas. Ini bukan hanya kebanggaan kami di pemerintah, tapi juga milik orang tua yang telah mendorong anak-anak mereka untuk berkontribusi bagi negeri,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan keteladanan sebagai aparatur negara di daerah. Menurutnya, pengabdian tidak hanya soal penempatan, tetapi soal semangat membangun bangsa dari pinggiran.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
