Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai waktu yang telah ditetapkan.
"Ada catatan yang perlu ditindaklanjuti yang batas waktunya 60 hari," kata Khoirudin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Pemprov DKI meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK patut diapresiasi.
Akan tetapi kata dia, Pemprov DKI harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Adapun tiga rekomendasi dari BPK RI adalah mengidentifikasi, memetakan dan merumuskan kebijakan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah serta mengusahakan penerimaan hibah uang dan barang pada satuan pendidikan melalui mekanisme APBD.
Baca juga: DKI kembali raih WTP, Pramono diingatkan untuk benahi aset
Selanjutnya, memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.
Terakhir, menata aset dalam penguasaannya secara tertib, memutakhirkan pencatatan aset tanah dan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), serta menagih kontribusi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) sesuai perjanjian kerja sama.
"DPRD akan monitoring agar sebelum 60 hari catatan yang menjadi kewajiban Pemda akan kita kawal," ujarnya.
Ia berharap, ke depan legislatif bersama eksekutif terus berkolaborasi dengan baik sehingga predikat WTP bisa selalu dipertahankan.
“Ini kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Ini kinerja bersama, pengawasan legislatif betul-betul maksimal hingga hasilnya terpancar dari hasil BPK," katanya.
Baca juga: BPK RI sebut tindak lanjut rekomendasi DKI di atas rerata nasional
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengharapkan agar raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI dari BPK RI dapat jadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Aspek pengelolaan keuangan menjadi modal penting dalam menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global," kata Pramono.
Menurut dia, raihan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2024 menjadi yang ke delapan kali secara beruntun, ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
