Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta persoalan yang terjadi di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia yang masuk wilayah Provinsi Bengkulu, tidak dipolitisasi.
"Ada beberapa pihak yang menyatakan Pemprov Bengkulu tidak bekerja. Padahal, faktanya sejak awal menjabat, Gubernur Helmi Hasan sudah bergerak cepat mengentaskan persoalan ini," kata Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu Ana Tasia Pase di Bengkulu, Rabu.
Menurut dia, belakangan berbagai pemberitaan yang muncul menyudutkan Pemprov Bengkulu dan pemberitaan tersebut tidak mencerminkan fakta di lapangan.
Ana menjelaskan begitu dilantik sebagai Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan langsung memanggil pihak Pelindo untuk menyelesaikan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi titik krusial akses logistik ke Pulau Enggano.
Bahkan, gubernur telah melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pusat Pelindo dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengerukan.
"Permasalahan ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan karena melibatkan banyak instansi dan kementerian," katanya.
Baca juga: Gubernur Bengkulu bentuk tim penanganan Enggano tindak lanjuti Inpres
Berbagai langkah konkret juga sudah dilakukan, salah satunya adalah desakan Gubernur Helmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akhirnya mengirimkan Kapal Orca berkapasitas 100 orang untuk melayani perjalanan warga Enggano ke Kota Bengkulu.
Tak hanya itu, Gubernur Helmi juga sedang melobi agar KKP dapat menyediakan pesawat ke Bengkulu sehingga semua kementerian dan lembaga bisa lebih mudah menjangkau Pulau Enggano dalam kunjungan kerja maupun misi kemanusiaan.
"Gubernur terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Hasilnya juga sudah mulai terlihat, seperti bantuan dari Kementerian Sosial untuk pembangunan lumbung bencana, serta program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP," jelas Ana.
Baca juga: Istana: Inpres Pulau Enggano respons cepat gaya pemerintahan saat ini
Puncaknya, tambah Ana, Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang secara khusus menangani persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Helmi juga mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai yang diketuai sekretaris daerah provinsi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan kecukupan pasokan pangan dan bahan bakar minyak di Enggano, memberikan bantuan transportasi, termasuk merujuk beberapa warga Enggano yang membutuhkan perawatan medis di fasilitas kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu.
Baca juga: Menteri Trenggono kerahkan kapal pengawasan bantu warga Pulau Enggano
Baca juga: Gubernur Bengkulu: Tidak ada kelaparan di Enggano akibat terisolasi
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
