Pemprov Babel minta Komisi XII DPR tambah kuota LPG bersubsidi

1 month ago 8
kebijakan kuota elpiji bersubsidi bagi masyarakat miskin dan UMKM ini masih berpatokan Surat Edaran Gubernur 2016 dan ini sudah tidak relevan lagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta kepada Komisi XII DPR RI untuk menambah kuota LPG bersubsidi bagi rumah tangga miskin dan UMKM, guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Penambahan pasokan LPG bersubsidi ini untuk mendorong roda ekonomi bergerak cepat," kata Plt Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kepulauan Babel Ahmad Yani saat Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi XII DPR di Pangkalpinang, Selasa.

Saat mewakili Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani, ia mengatakan saat ini rumah tangga miskin hanya mendapat jatah pasokan tiga tabung per bulan, sedangkan UMKM sebanyak sembilan tabung per bulan dan ini tidak relevan lagi untuk mendorong percepatan roda perekonomian masyarakat di daerah ini.

“Kami mengusulkan kepada Komisi XII DPR agar kuota untuk LPG bersubsidi untuk masyarakat miskin ditambah menjadi empat hingga enam tabung per bulan dan UMKM ditambah 10 hingga 15 tabung per bulan," katanya.

Baca juga: Ombudsman RI apresiasi Pertamina terapkan subsidi LPG tepat sasaran

Ia menyatakan kebijakan kuota elpiji bersubsidi bagi masyarakat miskin dan UMKM ini masih berpatokan Surat Edaran Gubernur 2016 dan ini sudah tidak relevan lagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini.

"Selama ini kontribusi UMKM terhadap perekonomian Babel sangat besar, sehingga penambahan pasokan akan mendorong roda ekonomi bergerak cepat," katanya.

Merespons permintaan itu, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mendukung penuh usulan Pemprov Kepulauan Babel menambah kuota LPG bersubsidi ini.

"Silakan revisi dulu surat edarannya. Untuk rumah tangga miskin, kalau hanya tiga tabung per bulan untuk satu kepala keluarga terlalu sedikit dan usulkan saja menjadi empat hingga enam tabung per bulan," ujarnya.

Ia menegaskan untuk UMKM juga harus ditambah, jangan hanya sembilan tabung. Perhitungan yang akurat pastinya akan memudahkan pengajuan tambahan kuota ke pusat.

"Kalau kebijakannya daerah sudah diperbarui, peluang disetujuinya penambahan kuota akan lebih besar. Yang jelas, ini akan berdampak juga ke pertumbuhan ekonomi daerah ini,” katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |