Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus memantau keselamatan 238 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram yang kini berada di Timur Tengah menyusul pecahnya konflik militer terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
"Kami terus berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), untuk memastikan kondisi PMI asal Kota Mataram," kata Asisten II Setda Kota Mataram sekaligus Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Senin.
Menurutnya, sebanyak 238 PMI asal Kota Mataram yang kini berada di Timur Tengah terkonsentrasi terbesar berada di Arab Saudi dengan jumlah mencapai 199 orang, kemudian 33 orang berada di Uni Emirat Arab (UEA), 4 orang di Kuwait dan 2 orang di Bahrain.
"Lokasi-lokasi itu merupakan wilayah di mana ratusan PMI asal Mataram menggantungkan hidup mereka," katanya.
Baca juga: KP2MI cermati modus penempatan pekerja dengan posisi kerja berbeda
Kekhawatiran terhadap kondisi PMI meningkat seiring dengan laporan serangan balasan Iran yang mulai menyasar aset-aset strategis di kawasan Teluk, termasuk laporan kerusakan di fasilitas umum di Abu Dhabi dan Dubai, serta pangkalan militer di Bahrain.
Namun demikian, Pemerintah Kota Mataram sejauh ini mengakui belum mendapatkan informasi rinci mengenai kondisi kesehatan maupun keamanan terkini dari masing-masing PMI. Tapi langkah-langkah preventif terus dilakukan secara intensif.
"Kami akan terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah provinsi dan BP3MI NTB untuk mendapatkan update harian mengenai kondisi warga kami di sana," katanya.
Langkah koordinasi itu untuk memastikan data "by name by address" setiap PMI akurat untuk memudahkan evakuasi jika situasi memburuk.
Baca juga: KP2MI sanksi PT Bahtera Tullus Karya karena kirim PMI ke Timur Tengah
"Kami mengimbau keluarga PMI untuk tetap tenang namun waspada, serta melaporkan segera ke instansi terkait jika kehilangan kontak dengan anggota keluarga yang berada di negara-negara tersebut," katanya.
Menurutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh juga telah mengelurakan imbauan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk PMI yang ada di Timur Tengah.
Dalam imbauan KBRI Riyadh, katanya, terdapat tujuh poin yang disampaikan KBRI Riyadh, antara lain, WNI tetap tenang dan tidak panik, namun senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di sekitar domisili masing-masing.
Memantau informasi dari sumber resmi dan terpercaya, serta senantiasa mematuhi arahan dan imbauan dari otoritas Pemerintah Arab Saudi dan KBRI Riyadh.
Baca juga: Menteri P2MI: Remitansi PMI 2025 naik 14 persen dari 2024
Selain itu, memastikan telah melakukan lapor diri ke KBRI Riyadh. Bagi WNI yang belum melakukan lapor diri, agar segera mendaftarkan diri melalui laman: https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html.
WNI diminta bergabung dalam grup WhatsApp resmi paguyuban WNI di wilayah masing-masing, guna memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi penting dari KBRI Riyadh.
Menyiapkan dan menyimpan dokumen penting seperti paspor, iqama, dan dokumen identitas lainnya dalam bentuk fisik dan digital yang mudah diakses jika diperlukan sewaktu-waktu.
Dalam imbauan itu, lanjut Mifrah, WNI diminta menunda perjalanan yang tidak mendesak ke negara atau wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi situasi keamanan.
Bagi WNI yang memiliki rencana penerbangan, agar segera menghubungi pihak maskapai untuk mendapatkan informasi terkini terkait jadwal dan status penerbangan.
"Terakahir, WNI dalam keadaan darurat, dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor Whatsapp +966 569173990," katanya membaca isi imbauan KBRI Riyadh," katanya.
Miftah menambahkan, KBRI Riyadh terus memantau perkembangan situasi secara saksama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari WNI.
Baca juga: Menko PM minta Dubes siapkan skema penempatan PMI di luar negeri
Pewarta: Nirkomala
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
