Pemkot Makassar inisiasi Sekolah Rakyat untuk kepulauan

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar menginisiasi Sekolah Rakyat (SR) khusus untuk masyarakat yang bermukim di sejumlah pulau Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan salah satu program inisiatif Pemkot Makassar adalah rencana mendirikan Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan.

"Saya ingin ada Sekolah Rakyat di pulau. Kalau perlu sekolah boarding (asrama), kami siapkan tempatnya. Tinggal kami cari aset Pemkot yang memungkinkan untuk dibangun sekolah tersebut," jelasnya melalui keterangannya di Makassar, Jumat.

Menurut Munafri, pendidikan dan gizi anak-anak di pulau harus mendapatkan akses setara.

Saat ini, pihak Pemkot sedang memetakan aset milik pemerintah yang tersedia di pulau, khususnya di Barrang Lompo dan Barrang Caddi, untuk dijadikan lokasi sekolah dan pusat distribusi MBG.

Meski diakui keterbatasan lahan menjadi tantangan, Pemkot Makassar tetap berupaya mencari solusi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PU-PR terkait kemungkinan pengecualian tata ruang khusus untuk pulau.

"Kalau kita punya lahan dua hektare, saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman di Kementerian PU, bisa atau tidak pembangunan khusus fasilitas seperti sekolah di pulau. Kalau tidak memungkinkan, kita akan cari solusi membangun secara bertahap dan mandiri," urainya.

Adapun pulau-pulau Kota Makassar yakni Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu. Semua pulau masuk di Kecamatan Kepulauan Sangkarang

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Berbagai inisiatif disiapkan untuk mendukung akses pendidikan, transportasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat pulau.

"Kami punya perhatian penuh terhadap masyarakat di pulau. Kita tidak ingin pembangunan hanya terjadi di daratan. Potensi dan kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi prioritas," kata dia.