Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap VI di Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kompleks Perkantoran Suka Makmue.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat integrasi data,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, H Ardimartha di Nagan Raya, Rabu.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh 129 pemerintah daerah (pemda), yang terdiri atas 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra pemerintah daerah.
Sekda Ardimartha mengatakan penandatanganan naskah kerjasama ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendataan, baik bagi wajib pajak maupun yang akan menjadi wajib pajak.
Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kepala KPP Pratama Meulaboh, Anang Anggarjito mengatakan, penandatanganan naskah kerja sama tersebut menjadi dasar awal dalam upaya memperkuat pertukaran data dengan pemerintah daerah, baik untuk wajib pajak maupun mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Menurut dia, penandatanganan naskah kerja sama tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola data dengan lebih baik.
“Sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak,” kata Anang Anggarjito.
Baca juga: Pemkab pastikan Wings Air kembali layani penerbangan ke Nagan Raya
Baca juga: Pemkab Nagan Raya salurkan 38 unit pompa air untuk kelompok petani
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
