Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan para murid yang nantinya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak boleh melakukan putus sekolah di tengah jalan.
Untuk memastikan hal tersebut, ia mengatakan para orang tua atau wali murid nantinya harus menandatangani perjanjian yang mewajibkan anak mereka yang telah lulus seleksi calon murid Sekolah Rakyat untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran sampai dengan selesai dan tidak diperbolehkan putus sekolah.
“Maka itu di dalam syarat ada nanti perjanjian dengan orang tuanya. Salah satunya mereka tidak boleh putus sekolah, harus mengikuti proses ini. Jadi ada kesediaan dari orang tuanya. Jadi kita juga dampingi orang tuanya,” kata Mensos Saifullah usai kegiatan Buka Bersama Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta pada Jumat.
Perjanjian ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya keinginan murid untuk mengakhiri masa studinya di tengah jalan dengan berbagai alasan, seperti dorongan orang tua yang meminta untuk kembali bekerja mencari penghasilan.
Ia pun menjelaskan meskipun Sekolah Rakyat akan berbentuk asrama (boarding school), para orang tua nantinya dapat menjenguk anak mereka kapanpun, sebagaimana arahan Presiden kepada dirinya.
Baca juga: Apa itu Sekolah Rakyat? Simak sasaran, jenjang pendidikan & fasilitas
Baca juga: Mensos dan kepala daerah di Jateng matangkan rencana Sekolah Rakyat
Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan memprioritaskan untuk menyeleksi anak-anak miskin maupun miskin ekstrem yang tinggal di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk menjadi calon murid.
Sebelumnya pada Selasa (11/3), Mensos mengatakan Sekolah Rakyat nantinya akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia menjelaskan pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Oleh karena itu, seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.
Ia menyebutkan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 setelah mendapat persetujuan Presiden.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
