Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga, dan organisasi keumatan, menjadi kunci dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Untuk memperkaya rencana besar penanggulangan kemiskinan, kita harus menyiapkan segala aspek agar ketika Inpres berjalan, pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya penting ini sangat membutuhkan kehadiran seluruh K/L dalam menggunakan semua potensi yang dimiliki untuk bersinergi," kata Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat.
Rapat tingkat menteri tersebut membahas Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Inpres OPPKE), yang menjadi landasan dalam mengintegrasikan upaya lintas sektor untuk penghapusan kemiskinan.
Muhaimin Iskandar menyampaikan konvergensi program dari seluruh kementerian/lembaga dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama menjadi strategi penting dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"DTSEN menjadi acuan utama untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Validasi data akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Muhaimin Iskandar.
Saat ini, jumlah masyarakat miskin mencapai 24,8 juta orang atau 8,7 persen dari total populasi Indonesia.
Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029.
Oleh karena itu, 43 kementerian/lembaga menjadi bagian integral dari Inpres OPPKE, sehingga memastikan langkah-langkah pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.
Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Kemudian Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
Selain itu, ada Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widysanti, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pangan Nasional Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Baca juga: Menko Muhaimin targetkan kemiskinan ekstrem jadi nol persen pada 2026
Baca juga: Muhaimin: Akurasi DTSEN kunci efektif turunkan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Pemerintah fokus kirim bantuan untuk 3,1 juta penduduk miskin ekstrem
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
