Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, terus mempercepat pembangunan 73 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai terobosan untuk memperluas akses gizi seimbang agar terwujud generasi sehat dan bebas stunting di wilayah tersebut
"Dari total 73 titik SPPG yang direncanakan, kini 61 titik telah mengantongi izin operasional dan sebagian mulai berjalan, sementara sisanya tengah dalam tahap finalisasi pembangunan," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati saat meresmikan pertama SPPG di Kecamatan Pasrujambe, Senin.
Menurutnya, percepatan SPPG sebagai terobosan untuk memperluas akses gizi seimbang, khususnya bagi anak sekolah dan ibu hamil.
"Nantinya akan segera menyusul titik-titik lain yang bangunannya sudah rampung, tinggal penyediaan alat dan jaringan saja," tuturnya.
Baca juga: Dukung MBG, 2 SPPG yang dibangun Polda Kepri beroperasi hari ini
Ia menjelaskan SPPG didesain bukan sekadar dapur umum, melainkan pusat distribusi makanan bergizi standar gizi seimbang yang dikelola oleh tenaga ahli.
"Layanan itu menjadi instrumen penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus strategi nyata menekan angka stunting dan memperkuat kualitas generasi masa depan," katanya.
Ia mengatakan investasi gizi adalah investasi jangka panjang bangsa, sehingga SPPG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, serta ibu hamil pun harus mendapatkan asupan gizi yang benar karena di rahim merekalah masa depan Lumajang dan Indonesia ditentukan.
"Dengan 73 titik yang tersebar di berbagai wilayah, Pemkab Lumajang ingin memastikan layanan gizi dapat diakses secara merata, termasuk bagi warga di daerah dengan keterbatasan layanan kesehatan dasar," ujarnya.
Baca juga: Sukseskan MBG, Pemprov Kepri usul bangun dapur SPPG di 109 pulau kecil
Ia mengatakan kehadiran SPPG diharapkan mampu menutup kesenjangan akses pangan bergizi, terutama bagi kelompok rentan.
"Kami optimistis dengan sinergi semua pihak, layanan titik gizi itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada anak di Lumajang yang kekurangan gizi hanya karena akses yang terbatas," katanya.
Lebih dari sekadar program pemerintah, lanjutnya, SPPG diharapkan menjadi gerakan bersama masyarakat karena pemerintah mendorong peran aktif sekolah, kader posyandu, PKK, hingga kelompok masyarakat, dalam mengawal pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
"Dengan langkah akselerasi itu Lumajang menempatkan diri sebagai daerah yang serius membangun kabupaten ramah gizi, sebuah investasi sosial untuk menyiapkan Generasi Emas 2045," ujarnya.
Baca juga: MBG di Papua libatkan masyarakat adat untuk tingkatkan perekonomian
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
