Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga (RT) dari sebelumnya RP50 juta menjadi Rp150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal.
"Peningkatan anggaran untuk mendorong RT menjadi ujung tombak pembangunan, mulai dari penanganan persoalan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga RT," ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Sabtu.
Kenaikan anggaran dari program RT-Ku Terbaik ini antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT, meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi.
Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar, dengan syarat utama harus melalui musyawarah warga RT, berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk individu.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kukar Nomor 10/2026 tentang Program RT-Ku Terbaik, di antaranya untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan.
Saat ini, jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan, sehingga tahun ini anggaran yang digelontorkan dari program RT-Ku terbaik mencapai Rp470,1 miliar.
Sebelumnya, pada Selasa (23/6/2026) saat meluncurkan program ini, Bupati juga mengatakan bahwa peningkatan bantuan menjadi Rp150 juta per RT ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT berjalan lebih optimal.
"Peningkatan anggaran ini harus diiringi dengan pengawasan melekat agar pemanfaatan dana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Selain program RT-Ku Terbaik, saat itu Bupati juga meluncurkan dua program lain yakni aplikasi Siap Kerja melalui konsep Job Fair Every Day, kemudian aplikasi Aduan Masyarakat.
Aplikasi Siap Kerja menjadi wadah digital yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tanpa harus menunggu seremoni bursa kerja, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja, mendaftar secara daring, hingga informasi pelatihan keterampilan hidup.
Sedangkan aplikasi Aduan Masyarakat, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik hingga memantau langsung perkembangan tindak lanjut oleh perangkat daerah.
"Sistem ini dirancang agar seluruh proses penanganan laporan dapat dipantau secara transparan, baik oleh pelapor maupun pemda sesuai standar operasional prosedur," kata Aulia.
Baca juga: Kutai Kartanegara siapkan lahan 7 hektare untuk Sekolah Rakyat terpadu
Baca juga: Pemkab Kukar fasilitasi transportasi dan konsumsi 268 calon haji
Baca juga: Pemkab Kukar sepakati kredit Rp820 miliar untuk bayar pihak ketiga
Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
