Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyatakan bahwa program sekolah rakyat yang sedang dirancang akan memprioritaskan penerimaan anak-anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu.
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Selasa, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang rentan putus sekolah karena persoalan ekonomi dan kondisi sosial keluarga.
"Sekolah Rakyat ini kita rancang agar menjadi ruang belajar yang inklusif, dan anak-anak yatim piatu harus menjadi prioritas utama dalam penerimaan siswa," katanya.
Baca juga: Papua Pegunungan siapkan lahan 7 ha untuk bangun Sekolah Rakyat
Menurut Yunus, program Sekolah Rakyat akan dijalankan pada 2025 ini dan difokuskan di Toare, Distrik Waibhu untuk menampung hingga 1.000 siswa.
"Kami ingin pastikan semua anak, tanpa terkecuali dapat memperoleh haknya untuk bersekolah, apalagi mereka yang sudah kehilangan orang tua dan tidak punya penopang ekonomi," ujarnya.
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat akan dikelola dengan sistem asrama, dan seluruh perlengkapan sekolah siswa akan dibiayai negara sehingga benar-benar anak-anak merasakan pendidikan gratis.
Baca juga: Dia adalah Franklin, calon Kepala Sekolah Rakyat dari Biak Numfor
"Dalam sekolah ini anak-anak akan dididik dan dijamin semua kebutuhan sekolahnya, makannya hingga pakaiannya dijamin semuanya," katanya.
Dia menambahkan para siswa yang akan mengikuti Sekolah Rakyat ini akan didata dengan baik, sehingga memang benar-benar merupakan yang bersekolah di sini yakni anak yatim piatu juga dari keluarga kurang mampu.
"Kami ingin anak-anak tetap dapat belajar dan punya masa depan, meskipun mereka datang dari kondisi yang sulit tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya.
Baca juga: Calon Kepala Sekolah Rakyat Papua tekankan pendekatan budaya lokal
Baca juga: Kemensos: Tiga kabupaten di Tanah Papua penuhi syarat Sekolah Rakyat
Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
