Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyusun 13 peraturan turunan untuk memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Wakil Menteri Lingkungan, Diaz Hendropriyono saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa PP tersebut hadir setelah 16 tahun kekosongan regulasi yang memayungi perlindungan kawasan mangrove secara nasional.
Baca juga: KLH: Terbitnya PP Perlindungan Mangrove perkuat pendataan-rehabilitasi
PP ini dinilai menjadi dasar yang komprehensif penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove tingkat nasional maupun daerah.
"PP ini seperti ayah yang baru hadir setelah anak-anaknya lahir lebih dulu, karena beberapa daerah seperti Tarakan telah lebih dahulu memiliki Perda mangrove sejak 2002," kata Diaz dalam forum sosialisasi Kementerian Lingkungan Hidup itu.
Ia mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi ekosistem mangrove besar, seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Maluku segera menyelaraskan peraturan daerah masing-masing dengan PP yang sudah ada itu.
Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup meminta dukungan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan arah pengelolaan mangrove yang ditetapkan.
Diaz mengingatkan bahwa PP ini sejalan dengan rencana revisi dokumen tata ruang nasional dan kehutanan, yang akan dilakukan pada 2026, karena itu momentum harmonisasi lintas sektor harus dimanfaatkan secara optimal.
"Ke depan, semua pembangunan pesisir dan kelautan harus mengacu pada ekosistem mangrove sebagai pelindung alami dan pendukung keseimbangan lingkungan," katanya.
Baca juga: KLH persiapkan PP perlindungan dan pengelolaan mangrove
Baca juga: BRGM sebut PP soal mangrove akan perjelas pengelolaan di wilayah APL
Menurut Peta Mangrove Nasional 2024, saat ini Indonesia memiliki 3.440.464 hektare luas hutan mangrove ekosistem dengan beragam tingkatan tutupan dan potensi habitat mangrove seluas 769.824 hektare.
Ekosistem terluas berada di Papua dengan 1,5 juta hektare, disusul Kalimantan dengan 720 ribu hektare, Sumatera 673 ribu hektare, Sulawesi dan Maluku 375 ribu hektare, serta Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki luas mangrove 100 ribu hektare.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
