Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanfi Faisol Nurofiq memastikan pemerintah melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas utama untuk mencegah meluasnya kerusakan ekosistem.
"Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya," kata Menteri Hanif dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu.
Berbicara saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimatan Barat, Hanif mengatakan percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama.
Baca juga: Kepala BNPB tekankan sinergi jadi kunci penanganan karhutla Kalbar
Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.
Khusus di Kalimantan Barat, dia menyoroti per 31 Juli 2025, sebanyak 1.500 hotspot atau titik panas terpantau di wilayah itu dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektare, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah dan Kubu Raya.
Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH mengoordinasikan langkah-langkah terpadu. Tiga unit pesawat water bombing telah dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Patroli darat dan pemadaman juga intensif dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.
Dalam aspek penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.
Baca juga: Menteri LH: Kalbar provinsi kedua terbanyak titik api di Indonesia
Baca juga: BNPB beri dukungan penguatan penanganan karhutla Kalbar
Dalam pernyataan serupa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri LH/Kepala BPLH beserta seluruh tim, dengan menyoroti keberhasilan percepatan penanganan karhutla di Provinsi Riau yang selesai dalam waktu lima hari setelah kedatangan Menteri LH/Kepala BPLH.
Dia berharap agar hal serupa bisa direplikasikan di Provinsi Kalimantan Barat.
"Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Hanif dan seluruh jajaran KLH/BPLH mengatasi karhutla. Kami berharap pola kerja sama serta kecepatan bisa direplikasi di Kalimantan Barat seperti halnya yang sudah dilakukan di Provinsi Riau," ujar Suharyanto.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
