Pemerintah komitmen jaga aktivitas ekonomi Ramadhan-Lebaran

5 hours ago 1
Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Ramadan,...,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kinerja aktivitas perekonomian selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

“Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Ramadan, seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi,” kata Febrio.

Selain itu, seiring dengan masuknya masa panen raya padi, Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah pun memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi selama periode mudik Lebaran.

Untuk menopang daya beli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen untuk pembelian tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Soal PPN DTP tiket pesawat, insentif itu diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 13-14 persen.

“Kebijakan ini diharapkan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkumpul dengan keluarga merayakan Idul Fitri, di samping memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk memitigasi potensi perlambatan ekonomi saat Ramadhan.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, Bhima mengatakan, aktivitas ekonomi saat Ramadhan kali ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, efisiensi belanja pemerintah, efektivitas insentif, tantangan aktivitas ekspor-impor, hingga inflasi yang terbilang rendah.

Menimbang berbagai kemungkinan itu, Bhima meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk efisiensi belanja dan dukungan terhadap industri padat karya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |