Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan enam fokus pembangunan daerah pada tahun 2026.
Enam fokus pembangunan itu disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memberikan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Senin.
"Dengan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM ini, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat," ujar Sultan.
Fokus pembangunan itu, ujar Sultan, meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan.
Berikutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.
Enam fokus tersebut ditetapkan berdasar tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2026, yakni "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi".
Tema tersebut mengandung tiga pernyataan kunci, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan produktivitas sektor unggulan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
"Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka mempercepat laju pembangunan agar selaras dengan target nasional. Penguatan produktivitas sektor unggulan, terutama pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Sementara, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor strategis," ujar Sultan.
Ia menyampaikan proyeksi indikator makro ekonomi DIY 2026, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1 persen – 5,9 persen, inflasi 2,1 persen – 3,5 persen, dan tingkat kemiskinan 9,97 persen – 10,38 persen.
Pendapatan Daerah ditargetkan Rp5,22 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp1,79 triliun, Pendapatan Transfer Rp3,41 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp7,85 miliar.
Belanja Daerah direncanakan Rp5,50 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp3,60 triliun, belanja modal Rp794,91 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp1,08 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terjadi defisit Rp282,69 miliar yang ditutup menggunakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp442,69 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp160 miliar.
“Kebijakan pembiayaan diarahkan pada penguatan investasi daerah, khususnya melalui pengeluaran pembiayaan yang mendukung kinerja BUMD. Orientasi kebijakan ini tidak hanya pada peningkatan profit, tetapi juga pada kualitas layanan publik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah," jelas Sri Sultan.
Baca juga: Sultan HB X usulkan pembangunan lima embung untuk irigasi di DIY
Baca juga: AHY diskusi dengan DPD RI bahas infrastruktur gali potensi DIY-Jasela
Baca juga: Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
