Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengambil bagian dalam mendukung langkah pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan komunikasi publik yang terkoordinasi.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Fritz Edward Siregar, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa.
“Kami akan membantu mengharmonisasikan komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Di samping itu, kami juga siap mengamplifikasi pesan-pesan terkait isu ini,” ujar Fritz dalam keterangannya melalui PCO di Jakarta.
Menurutnya, kerja sama komunikasi antarinstansi sangat krusial agar informasi pencegahan karhutla tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat, termasuk pesan edukasi tentang bahaya kebakaran lahan dan pentingnya peran serta publik.
Baca juga: Prabowo wanti-wanti dampak karhutla bisa lintas negara
Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai April hingga September 2025.
Data satelit Terra Aqua NASA menunjukkan 144 titik api dengan confidence level tinggi, serta terdapat 97 kejadian Karhutla hingga 17 April 2025. Termasuk 80 hektare darurat karhutla di Provinsi Riau.
Sejauh ini, wilayah yang mengalami kebakaran lahan yakni Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Ia mengatakan, komitmen PCO ini merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menghadapi musim kemarau 2025, sekaligus upaya menjaga lingkungan dan reputasi Indonesia dari ancaman kabut asap lintas negara.
Baca juga: Menko Polkam tetapkan Riau darurat bencana karhutla
Dalam agenda apel yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, juga disosialisasikan Desk Karhutla yang dibentuk pada 13 Maret 2025, di bawah koordinasi Kemenko Polkam dan melibatkan Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kehutanan, serta Menteri Lingkungan Hidup.
Budi Gunawan juga menyerukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani kasus karhutla. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi secara intensif untuk langkah mitigasi maupun pencegahan.
Baca juga: Kemendagri sebut relawan kebakaran garda depan cegah karhutla
Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Karhutla dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wamenkes Dante Saksono, Wamen ATR/Kepala BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BIN Komjen Imam Sugianto, para pejabat perwakilan kementerian/lembaga.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
