Washington (ANTARA) - Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menuntut agar pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka mengungkap program senjata nuklir Israel yang tidak diumumkan.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, sebanyak 30 anggota Partai Demokrat di DPR AS pada Selasa (5/5) mengatakan Washington tidak dapat mengembangkan kebijakan nonproliferasi yang koheren untuk Timur Tengah sambil tetap mempertahankan kebijakan bungkam resmi tentang program nuklir Israel di tengah perang AS-Israel melawan Iran.
"Kita, dalam arti sesungguhnya, berperang berdampingan dengan sebuah negara yang program senjata nuklir potensialnya secara resmi ditolak untuk diakui oleh pemerintah AS," tulis para anggota parlemen tersebut, yang dipimpin oleh anggota Kongres AS Joaquin Castro.
"Munculnya risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir dalam situasi seperti ini bukan teoretis semata," kata mereka.
Partai Demokrat berpendapat bahwa Kongres AS "memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik ini, serta perencanaan dan skenario darurat pemerintah untuk menghadapi situasi semacam itu."
Mereka meminta rincian mengenai kemampuan senjata nuklir Israel, termasuk hulu ledak dan peluncurnya, kemampuan pengayaan, serta apa yang telah diberitahukan kepada Washington mengenai garis merah Israel.
Israel diketahui tidak membenarkan maupun menyangkal kepemilikan senjata nuklir, sementara Gedung Putih selama puluhan tahun mempertahankan sikap ambigu terkait program nuklir negara Zionis tersebut.
Kebijakan ambigu terkait program nuklir Israel "membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi mustahil, bagi Iran, bagi Arab Saudi, dan bagi setiap negara lain di kawasan tersebut yang mengambil keputusan berdasarkan persepsi mereka tentang kemampuan negara-negara tetangga," tulis para anggota Partai Demokrat.
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
