Islamabad (ANTARA) - Senat Pakistan pada Jumat mengesahkan sebuah resolusi untuk menolak keras upaya India mengaitkan adanya keterlibatan Islamabad dalam serangan mematikan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir pada Selasa (22/4).
Majelis tinggi tersebut menyetujui dengan suara bulat resolusi yang diajukan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar serta mengutuk segala bentuk terorisme yang menyerang warga sipil itu.
Senator dari sejumlah partai politik, termasuk partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang sempat dipimpin mantan perdana menteri Imran Khan yang kini dipenjara, mengecam propaganda India yang mengaitkan Pakistan dengan pelaku serangan wisatawan di Pahalgam, Kashmir.
Dalam sidang senat, Ishaq Dar mengumumkan kepada para senator langkah pemerintah terhadap aksi-aksi India serta respons yang disepakati Komite Keamanan Nasional pada Selasa.
Dar juga mengutuk keras pembatalan sepihak Perjanjian Air Indus oleh India dan menegaskan bahwa menghentikan atau mengalihkan jatah air bagi Pakistan akan berarti perang.
"Pakistan punya senjata nuklir dan rudal, dan jika India memandang jahat kita, mereka akan menghadapi balasan yang serupa seperti yang sudah lalu," kata Menlu Pakistan dalam pidato yang disiarkan langsung Pakistan Television.
Ia juga memperingatkan India untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat merusak perdamaian dan pembangunan kawasan.
Ketegangan antara kedua negara bertetangga tersebut semakin meruncing setelah kelompok bersenjata tak dikenal membunuh 26 orang, termasuk 25 wisatawan yang sebagian besar adalah WN India, dan seorang warga setempat di Pahalgam.
New Delhi menyebut serangan pada Selasa tersebut sebagai "serangan teror" oleh kelompok dengan jaringan "lintas batas", sehingga menuduh Pakistan punya andil dalam aksi tersebut.
Namun, Islamabad membantah terlibat dalam serangan, lantas menyatakan "prihatin" dan berbelasungkawa terhadap keluarga korban.
India kemudian menyatakan penangguhan Perjanjian Air Indus yang mengatur penjatahan air dari enam sungai di daerah aliran sungai Indus antara dua negara dengan senjata nuklir tersebut.
Pemerintah Pakistan pada Kamis merespons keputusan India tersebut dengan menyatakan bahwa Perjanjian Air Indus yang dimediasi oleh Bank Dunia dan diteken pada September 1960 tidak mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
Islamabad memperingatkan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
India dan Pakistan juga saling balas mengusir atase militer dari kedutaan besar dan menangguhkan visa, sementara Pakistan juga menutup ruang udaranya bagi pesawat India.
Sumber: Anadolu
Baca juga: PBB ikuti perkembangan India dan Pakistan usai serangan di Kashmir
Baca juga: Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
