Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo mengatakan bahwa rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat bermanfaat, tetapi perlu mengantisipasi sejumlah problem.
Prof. Eko menjelaskan bahwa sejumlah manfaatnya adalah terbangunnya kesepahaman maupun kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kedua, kepala daerah yang ada di Indonesia bisa ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam hal kebijakan dan kemampuan manajerialnya,” kata Prof. Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Kemudian, dia mengatakan bahwa manfaat lainnya adalah terciptanya kesepahaman mengenai pemberantasan antikorupsi, dan penegakan hukum.
Namun, kata dia, problem pelaksanaannya adalah terdapat potensi perbedaan kapasitas masing-masing kepala daerah terpilih, hingga anggaran.
“Ketika ini dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan dikumpulkan di satu tempat, maka akan membuat anggaran negara kita yang terbatas menjadi masalah,” jelasnya.
Problem lainnya, kata dia, adalah perbedaan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa kampanye dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak dilaksanakan, maka akan menjadi problematika karena mereka akan dianggap melakukan kebohongan publik dan mengecewakan pemilih mereka sebab visi maupun misi yang ada tidak dijalankan, dan malah menjalankan visi maupun misi pemerintah pusat semata,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa sejumlah solusi yang dapat dilakukan pemerintah pusat sebagai penyelenggara retret adalah memetakan kapasitas, dan visi maupun visi dari para kepala daerah terpilih.
“Sehingga kemudian akan bisa dibagi beberapa klaster pada pelaksanaan retret yang akan fokus untuk menyesuaikan antara visi pemerintah pusat dan kepala daerah yang sejalan atau sinergi,” katanya.
Ia mengatakan bahwa memastikan tema dan pemateri setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau visi dan misi para kepala daerah terpilih juga diperlukan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa kegiatan yang interaktif dan partisipatif, tetapi tetap mampu meminimalkan anggaran pelaksanaan retret dapat dilakukan dengan menyelenggarakan retret yang mengelompokkan kepala daerah terpilih berdasarkan kewilayahannya.
“Dengan cara ini diharapkan retret akan bisa optimal, visi dan misi pemerintah pusat bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, dan kepala daerah terpilih tidak meninggalkan visi serta kebutuhan dari konstituen yang telah mereka janjikan selama kampanye,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).
Adapun Presiden Prabowo sempat mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya yaitu Kabinet Merah Putih.
Baca juga: MPR: Retret kepala daerah ajang samakan kecepatan raih Indonesia Emas
Baca juga: Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
