Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad memandang perlu ada pembangunan sistem internal komunikasi yang baik di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut, kata dia, mencakup Prabowo sendiri selaku Kepala Negara, para menteri atau kepala lembaga, dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).
"Saya kira memang perlu ada sistem internal komunikasi yang bagus dulu dibangun antara Presiden dan semua yang terdekat, dengan Seskab (Sekretaris Kabinet), Sesneg (Sekretaris Negara), dengan Kantor PCO, dengan kementerian," kata Nyarwi ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, perlu adanya penataan domain komunikasi pada tiga pihak internal pemerintahan tersebut, yakni penyampaian komunikasi publik yang menjadi domain Presiden, menteri, dan PCO.
"Saya kira harus ditata secara lebih bagus, misalnya dengan menempatkan aspek mana saja yang itu katakanlah domainnya komunikasi dari PCO misalnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan," ucapnya.
Kedua, lanjut dia, mana saja menjadi domain dari menteri-menteri ketika dia menyampaikan komunikasinya ke publik, materi bidang-bidangnya maupun progres-progres pemerintahnya kinerjanya dan lain-lain, termasuk kendalanya.
"Nah yang ketiga, itu domain Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden," kata Nyarwi.
Baca juga: Prabowo janji perbaiki strategi publikasi pemerintah
Baca juga: Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari saling sengkarut komunikasi di antara tiga pihak internal pemerintah itu yang dapat menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat.
"Sering kali 'kan publik agak bingung ketika Presiden bicara A misalnya, kok kementerian beda lagi, atau PCO enggak nyambung misalnya," ujarnya.
Tak hanya menyampaikan perihal capaian pemerintah, dia menyebut perlu adanya strategi komunikasi di pihak internal pemerintah dalam merespons berbagai isu aktual di tengah masyarakat guna memberikan kepastian bagi publik.
"Merespons isu-isu krusial yang berkembang di tengah masyarakat, keresahan-keresahan yang terjadi di tengah masyarakat atau opini-opini yang perlu direspons," tuturnya.
Dalam memperbaiki strategi komunikasi pemerintah, dia memandang perlu membangun budaya komunikasi publik dan komunikasi politik di internal pemerintah itu sendiri, khususnya dalam memahami pesan dan gaya komunikasi dari Prabowo sebagai Presiden RI.
"Harus ada identitas budaya komunikasinya, itu harus ada corporate culture komunikasinya itu harus ada, dan harus paham betul apa yang dimaui Pak Prabowo tanpa nunggu atau tanpa salah tafsir," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan keterbukaan jalur komunikasi di dalam internal pemerintahan tersebut.
"Dan tentu saja butuh orang-orang yang kompeten, yang pas gitu ya, yang style-nya cocok sebagai representasi suara Istana, suara Presiden, suara Pemerintah," ucap dia.
Baca juga: Presiden kembali ingatkan menteri-menteri perbaiki komunikasi publik
Baca juga: Presiden perintahkan jajaran kabinet perbaiki komunikasi ke publik
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berjanji segera memperbaiki seluruh kelemahan dalam strategi komunikasi pemerintah kepada publik yang terjadi selama 150 hari pertama masa kepemimpinannya.
Kepala Negara dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis via siaran TVRI diikuti di Jakarta, Selasa (8/4), menyatakan bahwa kelemahan komunikasi publik yang selama itu terjadi bukan kesalahan orang lain, melainkan tanggung jawabnya secara pribadi.
"Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya," kata Prabowo menjawab kritik komunikasi pemerintah yang disampaikan Pemred Detikcom Alfito Deannova Gintings.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
