Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sri Yunanto menilai penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah berpotensi mengganggu roda perekonomian lokal, mengingat program tersebut melibatkan ribuan dapur MBG, UMKM, serta rantai pasok pangan di daerah.
"Kalau MBG berhenti saat libur, maka aktivitas ekonomi di dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun itu seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG telah membuka lapangan kerja di berbagai daerah, namun aspek kesejahteraan tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian.
"Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan," ucapnya.
Baca juga: BGN: Anak yang bersedia datang ke sekolah saat libur tetap dapat MBG
Setelah hampir satu tahun MBG berjalan, Sri Yunanto mendorong pemerintah untuk memperkuat evaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak, bukan hanya mengukur jumlah paket yang dibagikan.
"Perlu dihitung ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil," ucapnya.
Menurutnya, MBG harus dinilai dari dampak riil terhadap kesehatan masyarakat, bukan semata dari sisi administrasi. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok MBG.
Selain itu pengawasan perlu lebih ketat agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak, sehingga manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.
Baca juga: BGN tegaskan tak paksa siswa ambil MBG saat libur sekolah
"Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tetapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur," paparnya.
Ia menilai penggunaan produk lokal, seperti ikan dari daerah pesisir, juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak.
Dari sisi ideologis ia juga menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.
"Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara," ucap Sri Yunanto.
Baca juga: Pakar: Llibur sekolah tak boleh hentikan MBG demi penuhi gizi anak
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
