Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah untuk menyerahkan data kependudukan di daerahnya masing-masing kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk divalidasi, sekaligus memperkaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau sekarang daerah memiliki data sendiri-sendiri, mari kita mutakhirkan bersama-sama dan yang memutakhirkan semua, penentunya adalah BPS," kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin.
Menurut dia, leading sector dalam perbaruan DTSEN adalah BPS.
"Kementerian Sosial (Kemensos) tidak turut menentukan data hasil proses pemutakhiran. Proses validasi dan verifikasi akhirnya adalah di BPS," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Kemensos gelar rakornas samakan persepsi dalam penggunaan DTSEN
Menurutnya, Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah (pemda) bertugas membantu proses pemutakhiran DTSEN.
"Pemutakhiran sekarang itu dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai tenggat salur kita. Bisa jadi triwulan 1 dapat (bansos), triwulan 2 tidak dapat karena ada pemutakhiran," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Pihaknya berharap pemutakhiran berkala DTSEN akan memuat DTSEN semakin akurat.
"Kalau ini (pemutakhiran data) kita lakukan terus menerus secara berkelanjutan, Insya Allah ke depan data kita makin akurat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Di DPR, Mensos jelaskan perubahan DTSEN dalam upaya pemutakhiran data
BPS melakukan pemutakhiran DTSEN melalui ground check.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ground check untuk mengecek inclusion error dan exclusion error pada penyaluran bansos tahap 1, sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya.
"Hasil ground check digunakan BPS untuk memutakhirkan DTSEN. Proses berkelanjutan demi penyempurnaan dan pengelolaan DTSEN jangka panjang," kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca juga: Mensos: Data yang tepat dan pilar sosial basis entaskan kemiskinan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
